PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) guna memastikan seluruh program prioritas pemerintah pusat berjalan sesuai target. Dalam evaluasi tersebut, percepatan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus utama yang mendapat perhatian serius.
Evaluasi Program Strategis Nasional Riau itu dibahas dalam rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (18/5/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi.
Syahrial menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi agar seluruh program nasional dapat berjalan efektif. Selain itu, ia mengingatkan seluruh pihak untuk memastikan data yang dilaporkan kepada pemerintah pusat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Saya mengapresiasi seluruh instansi vertikal yang menjalankan program strategis nasional,” ujar Syahrial Abdi kepada Taktiknews.com, Senin (18/5/2026).
Dari hasil evaluasi yang dipantau Taktiknews.com, sejumlah program prioritas pemerintah pusat di Provinsi Riau menunjukkan perkembangan positif sepanjang Januari hingga Mei 2026. Meski demikian, beberapa program masih memerlukan percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Salah satu program yang mencatat kemajuan adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Sekolah Rakyat juga berjalan sesuai rencana di sejumlah wilayah.
Di sektor perumahan, program pembangunan tiga juta rumah masih berada pada jalur yang sesuai dengan target nasional. Sementara itu, kondisi ketahanan pangan di Riau dilaporkan aman dan terkendali.
Pada sektor pelayanan publik, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan terus berjalan optimal. Pemerintah daerah juga melanjutkan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui program revitalisasi sekolah.
Selain itu, pengendalian inflasi daerah dinilai masih menunjukkan hasil positif. Pemerintah terus memperkuat kerja sama antarwilayah dan menyederhanakan proses perizinan guna mendorong pertumbuhan investasi.
Namun, Syahrial mengakui bahwa program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem masih membutuhkan kerja lebih cepat dari seluruh pemangku kepentingan.
Ia menekankan bahwa setiap laporan perkembangan program yang menjadi kewajiban pemerintah daerah harus menggambarkan kondisi riil di masyarakat.
“Seluruh laporan yang menjadi kewajiban gubernur harus benar-benar menggambarkan kondisi nyata di lapangan,” tegasnya kepada Taktiknews.com.
Menurut Syahrial, tidak boleh ada perbedaan antara data administrasi dengan fakta di lapangan karena hal tersebut dapat memengaruhi proses evaluasi serta pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
Ia berharap koordinasi dan komunikasi antarinstansi semakin kuat sehingga pelaksanaan Program Strategis Nasional di Provinsi Riau dapat berjalan lebih efektif.
“Mudah-mudahan ini menggambarkan sinergi dan membuat komunikasi kita lebih baik dari hari ke hari untuk menyukseskan program strategis nasional di Provinsi Riau,” tutup Syahrial.***
