Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi maupun praktik kecurangan. Komitmen tersebut bahkan diwujudkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan sejumlah pihak terkait.
Hal ini sejalan dengan pesan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang meminta agar pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan bersih dan profesional.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang telah menggandeng Ombudsman hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan pelaksanaan SPMB.
“Alhamdulillah komitmen Pemprov Riau itu diwujudkan dengan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Ombudsman, bahkan KPK pun memberikan surat edaran,” ucap Indra Gunawan Eet yang akrab disapa Engah kepada Taktiknews.com, Senin (29/6/2026).
Politisi fraksi Golkar DPRD Riau itu menjelaskan, regulasi SPMB tahun 2026 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia pun menyoroti kuota yang tidak terisi di sejumlah sekolah favorit yang menjadi incaran para wali murid.
“Nah, kami minta kepada pemerintah provinsi agar membuat sekolah-sekolah unggulan di kabupaten/kota di Riau. Seperti pertanian, perikanan, perkebunan. Cuma hari ini wali murid itu tak tahu mindset daripada tujuan pendidikan provinsi,” ujarnya.
Engah menambahkan, jika anak-anak tidak berminat bersekolah di sekolah kejuruan tersebut, seharusnya wali murid memberikan edukasi kepada anaknya. Menurutnya, kualitasnya sama saja, hanya dari segi fasilitas laboratorium yang mungkin lebih unggul di sekolah tertentu.
Menyinggung terkait guru, pihaknya meyakini semua guru di Riau sudah tersertifikasi. “Sudah jelas itu, waktu itu Gubernur sudah minta bakal calon kepala harus sertifikasi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, SPMB tahun 2026 ini memiliki empat jalur penerimaan siswa, yaitu jalur Domisili, jalur Afirmasi, jalur Prestasi, dan jalur Mutasi. Dengan adanya MoU dan pengawasan ketat, diharapkan seluruh jalur penerimaan dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan keadilan bagi seluruh peserta didik di Riau.***
