Taktiknews.com, Kampar – Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Dukungan tersebut dibarengi dengan penguatan pengendalian inflasi daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang sekaligus membahas evaluasi peran pemerintah daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah, Senin (29/12/2025).
Menurut Ahmad Yuzar, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar program strategis nasional berjalan efektif dan tepat sasaran, khususnya di Kabupaten Kampar.
“Kami siap mendukung kebijakan pusat, terutama program perumahan rakyat, agar masyarakat Kampar memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, lanjutnya, juga dibahas berbagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga di daerah. Fokus utama diarahkan pada pengendalian harga komoditas pangan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta antisipasi potensi kenaikan harga sepanjang tahun.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat. Ia menilai pengendalian inflasi yang konsisten akan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Wamendagri juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang mampu menjaga inflasi tetap terkendali melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Menindaklanjuti hasil rapat, Asisten II Setda Kampar, Drs Muhammad, menyampaikan bahwa Pemkab Kampar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan pemantauan intensif, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Kami memastikan stok bahan pangan aman dan harga tetap stabil. Koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar tidak terjadi lonjakan inflasi selama Nataru 2026,” katanya.
Selain isu inflasi, evaluasi Program 3 Juta Rumah juga menjadi perhatian serius. Pemkab Kampar disebut terus mempercepat fasilitasi pembangunan perumahan rakyat, termasuk penyederhanaan perizinan dan peningkatan kolaborasi dengan pengembang serta instansi terkait.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPKP) RI, Kabupaten Kampar tercatat masuk 10 besar nasional dalam pemberian insentif perumahan. Kampar membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk 602 unit rumah, serta pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk 2.870 unit hunian.
Capaian tersebut dinilai sebagai bukti konkret komitmen Pemkab Kampar dalam mendukung program perumahan nasional sekaligus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.***
