Taktiknews.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau menyusul meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau 2026 yang dipengaruhi potensi fenomena El Nino.
Puan menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini karena jumlah titik panas (hotspot) masih fluktuatif, area lahan terbakar berpotensi meluas, serta adanya prediksi cuaca ekstrem pada semester kedua tahun ini.
Menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju El Nino lemah hingga moderat dengan peluang mencapai 50 hingga 80 persen pada paruh kedua 2026. Kondisi tersebut berisiko memicu kekeringan dan memperbesar ancaman Karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Riau.
Merespons kondisi tersebut, Puan meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang berpotensi terdampak kabut asap.
“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” ujar Puan dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah menyediakan pos perlindungan udara bersih atau clean air shelter di kawasan padat penduduk, sekolah, dan posyandu. Menurutnya, fasilitas tersebut harus dilengkapi sistem penyaringan udara yang memadai guna mengurangi dampak paparan asap terhadap kesehatan masyarakat.
Selain itu, pemerintah diminta segera menerapkan protokol respons cepat ketika kualitas udara memburuk dan melewati batas aman.
“Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang batas aman, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” ungkapnya.
Dari pantauan Rakyat45.com, Puan juga menyoroti pentingnya kesiapan sektor kesehatan dalam menghadapi kemungkinan peningkatan kasus penyakit akibat kabut asap.
Ia meminta pemerintah memastikan seluruh layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak langsung Karhutla, termasuk penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dapat ditanggung melalui program BPJS Kesehatan.
“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” papar Puan.
Tak hanya itu, Puan juga mendorong kesiapan transportasi udara untuk mendukung evakuasi medis di wilayah terpencil apabila kabut asap mengganggu akses transportasi darat. Ia turut meminta penambahan armada water bombing untuk memperkuat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga diminta menyiapkan program pemulihan lahan pascakebakaran serta bantuan bagi pelaku usaha kecil yang terdampak penurunan aktivitas ekonomi akibat kabut asap.
Puan juga mengusulkan setiap daerah di Riau memiliki layanan pengaduan cepat atau hotline yang terhubung langsung dengan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat.
“Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait, dan setiap keterlambatan distribusi layanan dasar harus segera ditindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas,” pungkasnya.***
