Taktiknews.com, Pekanbaru – Komisi III DPRD Riau mengevaluasi proses seleksi pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah selesai maupun yang masih berjalan. Evaluasi dilakukan melalui rapat bersama Biro Hukum dan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau di ruang rapat Komisi III DPRD Riau, Senin (8/6/2026).
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.
“Pertama, kita ingin tahu apakah seleksi ini sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Maka kita hadirkan Kabiro Hukum. Yang kedua juga kita ingin menanyakan tahapan-tahapannya seleksi tersebut mulai dari seleksi melalui Pansel dan juga melalui UPT Asesment melalui komputerisasi,” ujar Edi Basri didampingi anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah.
Dari pantauan Taktiknews.com, DPRD juga menyoroti kualitas dan kompetensi calon pimpinan BUMD yang nantinya akan mengelola perusahaan daerah sebagai salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.
Menurut Edi, berdasarkan penjelasan pemerintah provinsi, setiap peserta diwajibkan menyusun makalah sebagai bagian dari proses seleksi. Sementara panitia seleksi bertugas menentukan tiga kandidat terbaik sebelum diputuskan lebih lanjut.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan pihaknya menginginkan figur yang terpilih benar-benar memiliki pengalaman dan rekam jejak kuat di dunia usaha.
“Murni pengusaha, murni punya prestasi di dalam dunia usaha supaya BUMD kita bisa lebih baik. Namun dalam perjalanannya kita sudah melihat itu, tapi ukurannya nanti betul pengusaha atau tidak kami kan belum tahu sekarang,” katanya.
Komisi III, lanjut Edi, akan menelaah visi dan misi serta biodata para calon pimpinan BUMD untuk memastikan mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam mendorong peningkatan kinerja perusahaan daerah.
Selain itu, DPRD juga berencana memberikan target capaian kepada pimpinan BUMD yang terpilih, terutama pada tahun pertama masa jabatan.
“Satu tahun pertama ini kira-kira apa yang bisa diselesaikan apakah menyelesaikan persoalan internal atau mungkin sudah ada bersifat kinerja yang bisa menghasilkan sesuatu,” ujarnya.
Edi mencontohkan sejumlah BUMD yang proses seleksi pimpinannya telah maupun sedang berlangsung, seperti PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), Riau Petroleum, Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), serta PT Pengembangan Investasi Riau (PT PIR).
“Kita undang nantinya kita ingin tinjau balik visi misi mereka dan juga memberikan dorongan supaya ini bukan hanya dengan visi misi di atas kertas atau di dalam sebuah representasi, tetapi juga nanti bahagian daripada kinerja yang diwujudkan ke depan. Nah, ini sama-sama kita nilai nanti,” jelasnya.
Terkait adanya salah satu kandidat yang disebut berasal dari partai politik, Edi menegaskan Komisi III akan mencermati proses seleksi secara objektif dan memastikan independensi panitia seleksi tetap terjaga.
“Kalau sudah Panselnya tidak independen, sudah tidak didasarkan prinsip-prinsip ilmuwan, otomatis kan subjektivitasnya jauh lebih besar. Tetapi nanti bisa kita ukur juga melalui visi dan misi mereka. Apakah betul visi-misi yang baik yang dipilih gitu,” pungkasnya.***
