Taktiknews.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan penguatan tata kelola Kemnaker menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan dan memastikan program pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja guna meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Rabu (3/6/2026), Yassierli menilai isu ketenagakerjaan menjadi salah satu persoalan yang berkaitan langsung dengan berbagai sektor pembangunan sehingga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat dan responsif.
“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli.
Menurutnya, ruang lingkup tugas Kementerian Ketenagakerjaan sangat luas, mulai dari menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, memperluas kesempatan kerja, memberikan perlindungan kepada pekerja, hingga menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
“Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan pelatihan vokasi. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Selain memperkuat pelatihan, Kemnaker juga mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja agar lulusan pelatihan dapat lebih cepat terserap oleh dunia usaha dan industri.
Di bidang regulasi, pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah aturan yang dinilai menghambat pelayanan. Langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif, sederhana, dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.
Yassierli menambahkan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi fokus reformasi organisasi. Kemnaker saat ini tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier pegawai.
Transformasi organisasi turut diperkuat melalui pengawasan internal berbasis risiko dan peningkatan fungsi investigasi guna memastikan tata kelola berjalan transparan dan akuntabel. Di sisi lain, Kemnaker juga membangun sistem data terintegrasi untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis kepada Taktiknews.com.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan kinerja organisasi ke depan.
“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Cris.***
