By Davit Segara ( Pemimpin Redaksi Taktiknews.com )
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Kabupaten Pringsewu saat ini menjadi perhatian serius masyarakat karena masih ditemukannya persoalan pada sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan dan jaringan air bersih. Kondisi tersebut perlu segera dievaluasi agar tidak mengganggu capaian pembangunan yang selama ini telah dijalankan dengan baik oleh H. Riyanto Pamungkas.
Di bawah kepemimpinan Bupati Pringsewu, arah pembangunan daerah menunjukkan kemajuan yang nyata. Program pembangunan infrastruktur berjalan aktif, komunikasi dengan masyarakat terbuka, dan sebagian besar janji politik telah direalisasikan secara bertahap. Pendekatan dialog langsung dengan masyarakat menjadi ciri kepemimpinan yang responsif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Namun kualitas pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di tingkat teknis masih perlu diperbaiki. Di lapangan ditemukan beberapa pekerjaan jalan yang baru selesai dalam waktu singkat sudah mengalami kerusakan. Kondisi ini bukan semata disebabkan kendaraan bertonase tinggi, tetapi diduga berkaitan dengan mutu pekerjaan yang tidak sepenuhnya sesuai standar konstruksi.
Keadaan seperti ini menuntut langkah cepat dari pemerintah daerah, khususnya melalui evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PUPR. Evaluasi diperlukan agar program percepatan pembangunan tetap berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Persoalan lain terlihat pada pelaksanaan PHO pada sejumlah pekerjaan infrastruktur tahun anggaran 2025 yang dinilai terlalu cepat dilakukan. PHO atau Provisional Hand Over adalah proses serah terima awal pekerjaan dari penyedia jasa kepada pemerintah setelah pekerjaan dinyatakan selesai secara administratif dan teknis awal. Secara ideal, proses ini harus dilakukan setelah melalui pemeriksaan kualitas secara teliti agar pekerjaan benar benar memenuhi spesifikasi kontrak.
Jika PHO dilakukan tanpa pemeriksaan yang mendalam, risiko kerusakan dini menjadi lebih besar. Beberapa pekerjaan yang telah melalui proses PHO justru mengalami penurunan kualitas dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan teknis pada tahap pelaksanaan pekerjaan.
Permasalahan juga terlihat pada proyek SPAM di wilayah Kecamatan Banyumas yang hingga saat ini belum berfungsi maksimal. Distribusi air dari PDAM Way Sepagasan di wilayah Pagelaran Utara belum berjalan optimal karena jaringan pipa tidak mampu menahan tekanan debit air.
Secara teknis kondisi ini biasanya terjadi karena kualitas sambungan pipa kurang baik, kedalaman galian tidak sesuai standar, serta tidak digunakannya material bantalan yang tepat. Dalam pekerjaan jaringan pipa, pasir krokos berfungsi sebagai bantalan agar pipa stabil dan tidak mudah bergeser. Namun di lapangan terdapat indikasi penggunaan pasir debu sebagai pengganti yang kekuatannya tidak memadai sehingga menyebabkan kebocoran di beberapa titik jaringan.
Akibatnya distribusi air bersih yang seharusnya sudah dimanfaatkan masyarakat belum berjalan maksimal. Keluhan masyarakat masih muncul karena jaringan yang dibangun belum mampu berfungsi sesuai rencana.
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, evaluasi terhadap Dinas PUPR merupakan langkah yang wajar dan diperlukan. Tujuannya untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar, memperkuat pengawasan proyek, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Kepemimpinan H. Riyanto Pamungkas selama ini menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan dan memperluas komunikasi dengan masyarakat. Karena itu evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan teknis justru menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan sekaligus memastikan seluruh hasil pembangunan benar benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu.***
