LAMPUNG, TAKTIKNEWS.COM — Aksi unjuk rasa yang digelar Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK) berlangsung di depan Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Kamis (17/4/2026). Massa turun ke jalan untuk menyuarakan dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Dalam orasinya, Ketua Umum L@PAKK, Nova Hendra, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Ia menyebut, pihaknya menemukan sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal, khususnya pada belanja makan dan minum kegiatan serta program umroh tahun anggaran 2025.
“Jika mengacu pada standar harga satuan sesuai Perpres Nomor 53 Tahun 2023, maka anggaran yang digelontorkan ini sangat besar dan patut dipertanyakan realisasinya di lapangan,” ujar Nova Hendra di hadapan massa aksi.
L@PAKK mencatat, terdapat anggaran belanja makan dan minum aktivitas lapangan sebesar Rp605.750.000 yang terbagi dalam dua kegiatan, yakni Rp45.750.000 dan Rp560.000.000. Dengan asumsi biaya konsumsi rapat Rp65.000 per orang, anggaran tersebut dinilai mampu mengakomodasi sekitar 8.600 peserta.
Selain itu, terdapat pula anggaran Rp350.000.000 untuk kegiatan serupa yang terbagi menjadi Rp245.000.000 dan Rp105.000.000. Pada kegiatan pertama saja, anggaran Rp245.000.000 diperkirakan dapat menjangkau sekitar 3.700 peserta. Massa menduga adanya indikasi markup atau penggelembungan harga dalam pelaksanaannya.
Tak hanya itu, program umroh juga menjadi sorotan utama. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat anggaran sebesar Rp23.625.000.000 dan tambahan Rp17.500.000.000 untuk kegiatan umroh. Besarnya nilai anggaran ini memunculkan pertanyaan terkait jumlah peserta, kriteria penerima, serta kuota pemberangkatan setiap tahunnya.
“Kami mempertanyakan siapa saja yang berangkat, bagaimana kriterianya, dan apakah benar program ini tepat sasaran untuk masyarakat kurang mampu,” tegas Nova.
Dalam tuntutannya, L@PAKK mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung. Mereka juga meminta dilakukan audit investigatif guna mengungkap secara transparan penggunaan anggaran tersebut.
Selain itu, Wali Kota Bandar Lampung diminta untuk segera mengevaluasi kinerja jajaran Bagian Kesra demi memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Aksi yang berlangsung di depan Kantor Wali Kota Bandar Lampung tersebut berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Terlihat seorang orator menyampaikan aspirasi menggunakan pengeras suara dari atas kendaraan bak terbuka, sementara massa aksi berkumpul di sekitar lokasi sambil membawa dokumen dan bendera organisasi. Sejumlah aparat kepolisian tampak berjaga mengamankan jalannya aksi di tepi jalan raya yang tetap dilalui kendaraan umum. ( vit )
