PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau resmi menetapkan rekomendasi hasil evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Riau, Selasa (21/4/2026).
Penetapan tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan selama tahun anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna, DPRD menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Riau yang telah membahas LKPJ secara menyeluruh dan objektif.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus, yang telah membahas LKPJ Tahun 2025 secara cermat dan penuh tanggung jawab. Rekomendasi yang disampaikan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pembangunan,” ujarnya.
SF Hariyanto menegaskan seluruh rekomendasi yang diberikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam penyempurnaan perencanaan, penganggaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pembangunan ke depan. Kami berharap sinergi yang telah terbangun ini dapat terus dijaga dan diperkuat demi mewujudkan Provinsi Riau yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, rekomendasi tersebut tidak hanya berisi catatan evaluasi, tetapi juga solusi dan masukan konstruktif yang bertujuan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pembangunan.
“Rekomendasi DPRD bukan semata evaluasi, tetapi juga menjadi masukan konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan dapat berjalan lebih baik. Kami berharap seluruh rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Kaderismanto juga menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau berharap kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta hasil pembangunan daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.***
