Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempercepat upaya perbaikan Jalan Mahato–Simpang Manggala dengan menggandeng perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sepanjang ruas tersebut. Langkah ini ditempuh sebagai solusi atas keterbatasan anggaran daerah untuk menangani kerusakan jalan yang masih cukup luas.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Perbaikan Kerusakan Jalan Provinsi pada ruas Jalan Mahato (Batas Kabupaten Rokan Hilir)–Simpang Manggala yang dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kantor Gubernur Riau, Selasa (21/7).
Dari pantauan Taktiknews.com, rapat tersebut turut dihadiri sejumlah perusahaan yang memanfaatkan ruas jalan tersebut sebagai jalur operasional. Pemerintah berharap dunia usaha ikut berkontribusi dalam percepatan penanganan infrastruktur yang menjadi akses utama masyarakat maupun distribusi logistik.
“Kita mengundang rekan-rekan perusahaan yang ada di sekitar ruas jalan Dalu-Dalu hingga Simpang Manggala untuk berkolaborasi. Kita berharap kondisi ruas ini harus baik karena masih banyak jalan berlubang, sementara kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini cukup berat untuk memperbaiki jalan ini hingga benar-benar mantap,” ujar SF Hariyanto.
Ia menjelaskan, Pemprov Riau telah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk memperbaiki sekitar 8,7 kilometer ruas jalan. Namun, masih terdapat sekitar 27 kilometer yang memerlukan penanganan sehingga dukungan perusahaan dinilai sangat diperlukan.
“Kita berharap ada koordinasi dan kolaborasi dengan perusahaan. Jangan hanya mengharapkan pemerintah, karena kondisi ini membutuhkan kerja sama dan kontribusi semua pihak,” katanya.
Kepada Taktiknews.com, SF Hariyanto menegaskan pemerintah tidak menerima dana dari perusahaan untuk pembangunan jalan. Peran pemerintah hanya melakukan pengawasan serta memastikan pekerjaan mengikuti spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Selain membahas percepatan perbaikan jalan, SF Hariyanto juga mengimbau seluruh perusahaan menggunakan kendaraan operasional berpelat nomor BM. Menurutnya, kebijakan tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan yang nantinya kembali digunakan untuk pembangunan daerah.
“Kami menghimbau agar para pengusaha menggunakan pelat BM sebagai bentuk kerja sama dalam perbaikan jalan. Setoran pajaknya akan kembali untuk memperbaiki jalan,” ungkapnya.
Ia menilai kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha menjadi solusi paling realistis di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Menurutnya, apabila kerusakan jalan terus dibiarkan hingga akses terputus, aktivitas masyarakat dan perusahaan akan ikut terganggu.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Zulfahmi, mengatakan ruas Jalan Mahato (Batas Kabupaten Rokan Hilir)–Simpang Manggala memiliki panjang sekitar 80,65 kilometer dengan tingkat kerusakan yang cukup signifikan.
“Pada musim hujan banyak kendaraan perusahaan yang terperosok maupun terpuruk karena kondisi jalan. Kendaraan sering tersangkut sehingga mobilitas terganggu dan masyarakat pun menyampaikan banyak keluhan akibat kemacetan yang terjadi,” jelas Zulfahmi kepada Taktiknews.com, Selasa (21/7).
Berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi Riau, sepanjang 8.450 meter ruas jalan mengalami kerusakan berat dengan tingkat kerusakan di atas 30 persen. Selain itu, terdapat sekitar 27.250 meter jalan dengan kondisi rusak sedang atau tingkat kerusakan antara 10 hingga 30 persen yang membutuhkan penanganan segera melalui sinergi pemerintah dan perusahaan.
Dengan kolaborasi tersebut, Pemprov Riau berharap kondisi Jalan Mahato–Simpang Manggala dapat segera membaik sehingga mobilitas masyarakat, distribusi hasil perkebunan, serta aktivitas dunia usaha kembali berjalan lancar.***
