RAKYAT45.COM – Harga ayam Pekanbaru melonjak hingga Rp47.000 per kilogram. Kenaikan tersebut memicu kritik dari DPRD Kota Pekanbaru yang menilai pemerintah kota perlu bergerak cepat mengendalikan harga dan memastikan pasokan tetap tersedia di pasar.
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Datuk Seri Rizky Bagus Oka, meminta Pemko segera membenahi tata niaga pangan. Ia menilai harga ayam saat ini sudah jauh di atas kisaran wajar Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram.
Politisi Partai Gerindra sekaligus Ketua Kadin Kota Pekanbaru itu mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang harus didukung, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengganggu pasokan ayam untuk masyarakat.
“Tingginya permintaan pasokan ayam untuk MBG bukan dalih yang bisa diterima untuk menciptakan kelangkaan dan membebani masyarakat di pasar tradisional,” kata Rizky, Sabtu (22/8/2026).
Pasokan MBG dan Pedagang Harus Seimbang
Rizky meminta Pemko Pekanbaru mengatur penyerapan ayam dari peternak secara lebih presisi. Menurutnya, kebutuhan untuk program MBG dan pasokan bagi pedagang kecil harus terpenuhi secara bersamaan.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan tidak terjadi ketimpangan distribusi yang berujung pada kelangkaan dan kenaikan harga di pasar tradisional.
Selain pengaturan pasokan, Rizky mendesak Pemko segera menuntaskan dan mengoperasikan Pasar Induk secara penuh.
Menurutnya, pasar induk memiliki peran penting dalam mengendalikan rantai pasok sekaligus meningkatkan transparansi distribusi komoditas pangan.
“Kehadiran pasar induk mutlak diperlukan sebagai pusat kendali logistik, transparansi pasokan, serta benteng stabilisasi harga pangan di Pekanbaru,” tegasnya.
Distribusi Ayam Diminta Diaudit
Rizky juga meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama Dinas Ketahanan Pangan melakukan audit terhadap jalur distribusi ayam, mulai dari distributor besar hingga pengecer.
Audit tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab kenaikan harga sekaligus memastikan tidak ada pihak yang sengaja menahan pasokan.
Ia meminta pemerintah memberikan tindakan tegas apabila ditemukan praktik yang mengganggu kelancaran distribusi pangan.
Selain itu, Pemko diminta berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memberikan jalur prioritas pengisian Bio Solar bagi kendaraan pengangkut komoditas pangan.
“Selain itu, Pemko bersama otoritas terkait segera memberikan jalur prioritas pengisian Bio Solar bagi armada logistik pangan agar pengiriman tidak terhambat antrean bahan bakar. Pemko harus mengambil tindakan nyata di lapangan demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Rizky menegaskan Pemko Pekanbaru tidak cukup hanya memantau perkembangan harga. Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk menjaga pasokan, memperbaiki distribusi, dan melindungi daya beli masyarakat.***
