TAKTIKNEWS.COM – Penggerak HAM segera diterjunkan ke sejumlah desa di Provinsi Riau sebagai bagian dari upaya Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memperkuat pemahaman sekaligus pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui program Desa Sadar HAM.
Program tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat-Riau, Dewi Nofyenti, saat melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Pekanbaru, Rabu (22/7/2026).
Menurut Dewi, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian HAM sekaligus membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau agar pelaksanaan program berjalan optimal.
“Alhamdulillah, kami dari Kanwil Kementerian HAM Sumbar-Riau senang bisa dapat melakukan audiensi bersama Bapak Plt Gubernur Riau. Kunjungan ini dapat menjadi momen untuk menyampaikan program serta tugas dan fungsi kami,” ujar Kakanwil KemenHAM Sumbar-Riau Dewi Nofyenti.
Ia menjelaskan, saat ini Kementerian HAM sedang melaksanakan seleksi calon Penggerak HAM yang nantinya akan ditempatkan di desa-desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar HAM. Mereka akan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mendorong terpenuhinya hak-hak dasar warga.
“Kami saat ini lagi berlangsung seleksi calon Penggerak HAM. Nah, penggerak ini nanti akan kita gunakan tenaganya untuk desa-desa yang kita tetapkan sebagai Desa Sadar HAM,” jelasnya.
Dewi menambahkan, program Desa Sadar HAM tidak hanya berorientasi pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia, tetapi juga diarahkan untuk membantu penyelesaian persoalan kebutuhan dasar sesuai kondisi di masing-masing desa.
“Konsep Desa Sadar HAM ini nanti Kementerian HAM akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hak dasar di desa-desa tersebut. Misalnya di desa A belum ada terkait dengan air bersihnya dan listriknya, itu nanti ada anggaran dari Kementerian HAM dengan bantuan dari penggerak desa,” terangnya.
Ia berharap pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Riau dapat memberikan dukungan agar implementasi program berjalan maksimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Untuk itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Provinsi Riau, ke depannya semakin mendapatkan dukungan penuh juga dari seluruh pemerintah daerah. Karena, penguatan pemahaman hak asasi manusia perlu digerakkan bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan Pemerintah Provinsi Riau siap mendukung seluruh program Kementerian HAM, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di daerah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program-program tersebut berjalan efektif serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada hak asasi manusia.
“Kami pada intinya siap mendukung program dan kegiatan dari Kementerian HAM wilayah kerja Provinsi Riau. Silakan nanti bisa berkoordinasi melalui Biro Hukum Riau, karena sinergi kita ini berguna untuk penanganan hak asasi manusia di Provinsi Riau,” pungkasnya.(Adv)
