Politik

Gedung Diperbaiki Tapi Meja Kursi Rusak, DPRD Soroti Anggaran Revitalisasi Sekolah Pekanbaru Rp17 Miliar

×

Gedung Diperbaiki Tapi Meja Kursi Rusak, DPRD Soroti Anggaran Revitalisasi Sekolah Pekanbaru Rp17 Miliar

Sebarkan artikel ini
Anggaran Revitalisasi Sekolah Pekanbaru Rp17 M Disorot DPRD
Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin. (TN/Y)

TAKTIKNEWS.COM – Ketiadaan alokasi pengadaan meja dan kursi belajar dalam anggaran revitalisasi sekolah Pekanbaru sebesar Rp17 miliar memicu sorotan tajam dari jajaran legislatif. Padahal, ketersediaan fasilitas belajar yang layak dinilai mendesak di samping perbaikan fisik bangunan.

Pemerintah pusat mengucurkan dana belasan miliar rupiah tersebut untuk membenahi 16 gedung SD dan SMP negeri di Kota Pekanbaru. Namun, anggaran tersebut murni dialokasikan untuk fisik bangunan tanpa menyentuh kebutuhan meubelair yang rata-rata sudah berumur dan rusak parah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, mengungkapkan bahwa kerusakan fasilitas belajar salah satunya terlihat nyata di SMPN 8 Pekanbaru. Sejumlah siswa terpaksa menggunakan meja yang diikat atau ditambal seadanya agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

“Sampai hari ini, kami belum dapatkan laporan resmi dari Disdik. Termasuk untuk pembelian meubelair baru, kami tidak tahu pasti. Karena setahu kami, itu berdasarkan PKS (pengajuan kebutuhan sekolah),” kata Tekad, Sabtu (19/9/2026).

Tekad menegaskan bahwa kebutuhan meubelair baru seharusnya masuk dalam skala prioritas pembenahan. Dengan jumlah puluhan SMPN dan ratusan SDN di Kota Pekanbaru, amat mustahil jika sekolah-sekolah tidak mengajukan penggantian sarana belajar tersebut.

Guna memastikan alokasi pengadaan meja dan kursi tetap terakomodasi, DPRD Pekanbaru berencana memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru dalam waktu dekat.

“Tapi ini nanti kita kroscek lagi ke Disdik,” tegas Tekad.

Ia menambahkan bahwa krisis ketersediaan fasilitas meubelair layak di sekolah-sekolah negeri Pekanbaru merupakan persoalan menahun yang membutuhkan penanganan serius pemerintah daerah.***

Banner Website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *