Taktiknews.com, Siak – Pemerintah Kabupaten Siak mendorong perubahan strategi pembangunan dengan menempatkan kampung sebagai pusat penggerak ekonomi lokal di tengah tekanan fiskal yang kian meningkat.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Afni Zulkifli saat melantik anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) di Kecamatan Kandis, Kamis (2/4/2026).
Pelantikan tersebut mencakup perwakilan dari Kampung Belutu, Kampung Jambai Makmur, dan Kampung Sungai Gondang.
Dalam kesempatan itu, Afni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan kampung dalam menghadapi kondisi keuangan daerah yang menantang.
“Tidak ada lagi jarak antara pemerintah kabupaten dengan kampung. Kita menghadapi persoalan yang sama, terutama kondisi fiskal yang sedang tidak mudah,” kata Afni.
Ia menjelaskan, hampir seluruh daerah saat ini mengalami tekanan akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat, sementara kewajiban menjalankan program prioritas nasional tetap harus dipenuhi.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian cepat melalui efisiensi anggaran.
Menurutnya, struktur belanja daerah juga menjadi perhatian serius. Saat ini, porsi belanja pegawai di Kabupaten Siak masih berada pada kisaran 36 hingga 38 persen, melampaui batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 30 persen.
Untuk menyesuaikan kondisi tersebut, Pemkab Siak harus melakukan penghematan anggaran dalam jumlah besar.
“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi harus kita lakukan agar tidak terkena sanksi fiskal,” ujarnya.
Afni mengungkapkan, kebutuhan efisiensi anggaran diperkirakan mencapai Rp500 miliar hingga Rp600 miliar. Langkah rasionalisasi telah dilakukan, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Meski demikian, ia memastikan bahwa tidak akan ada kebijakan merumahkan pegawai, khususnya tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Komitmen kami jelas, jangan sampai ada pegawai yang dirumahkan. Kita cari jalan lain, meskipun konsekuensinya semua harus ikut merasakan pengetatan,” katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Afni mengarahkan pemerintah kampung untuk mengubah pola penggunaan dana desa.
Ia meminta agar anggaran tidak lagi sekadar difokuskan pada penyerapan, melainkan diarahkan untuk kegiatan produktif yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
“Dana desa harus menghasilkan. Harus ada perputaran ekonomi yang nyata di kampung,” ujarnya.
Sejumlah contoh program produktif telah mulai dijalankan di beberapa wilayah, seperti pengembangan peternakan ayam petelur, pertanian hortikultura, serta budidaya sayuran hidroponik yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
Selain itu, pemerintah daerah juga membuka peluang pemanfaatan aset daerah bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Skema yang diterapkan dibuat lebih fleksibel, termasuk pembayaran sewa setelah panen serta relaksasi jika terjadi gagal panen.
“Kita ingin aset daerah menjadi alat produksi masyarakat, bukan menjadi beban baru,” kata Afni.
Dalam arahannya, Afni juga menyoroti peluang ekonomi dari program nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebutkan bahwa satu dapur dalam program tersebut dapat mengelola anggaran hingga sekitar Rp1 miliar per bulan.
Potensi ini dinilai mampu menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan di tingkat daerah, asalkan rantai pasoknya melibatkan pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai anggarannya besar, tetapi belanjanya keluar daerah. Produk petani, peternak, dan UMKM lokal harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada penolakan terhadap produk lokal selama memenuhi standar yang dibutuhkan dalam program tersebut.
Di tengah tantangan fiskal, Afni juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk memperkuat kolaborasi dan menghindari ego sektoral.
Menurutnya, kerja bersama menjadi kunci utama dalam menghadapi tekanan anggaran yang terjadi saat ini.
“Ini bukan waktunya berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak dan fokus pada solusi,” katanya.
Afni menutup arahannya dengan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus menekan beban utang daerah.
Ia berharap langkah-langkah yang diambil saat ini dapat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pembangunan ke depan.
“Kita ingin meninggalkan kondisi keuangan yang lebih sehat bagi pemimpin berikutnya. Ini rumah kita bersama, dan harus kita jaga untuk generasi mendatang,” kata Afni.
Kebijakan ini sekaligus menandai perubahan arah pembangunan di Kabupaten Siak, dari pendekatan administratif menuju penguatan ekonomi berbasis kampung sebagai fondasi utama pertumbuhan daerah.***
