Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai daerah belum sepenuhnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Kamis (5/2/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, yang hadir mewakili Pemprov Riau, menilai forum rilis data statistik BPS menjadi instrumen penting untuk membaca kondisi riil daerah sekaligus mengoreksi arah kebijakan pembangunan.
Menurutnya, data statistik bukan sekadar angka administratif, melainkan cermin tantangan nyata yang harus dijawab pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan.
Pemprov Riau, lanjut Supriyadi, telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang diproyeksikan naik secara bertahap hingga kisaran 5,16 hingga 5,90 persen pada 2029.
Target tersebut dinilai krusial karena menjadi fondasi untuk memperluas ruang fiskal daerah, mendorong investasi, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan paparan BPS, perekonomian Riau pada triwulan III tahun 2025 tumbuh 4,98 persen dan masih berada dalam tren positif. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan, pertanian, serta pertambangan dan penggalian.
Namun demikian, Supriyadi menegaskan bahwa capaian pertumbuhan tersebut belum boleh membuat pemerintah berpuas diri, mengingat masih tingginya angka kemiskinan di Riau.
Data BPS mencatat, hingga Maret 2025, tingkat kemiskinan Provinsi Riau masih berada di angka 6,16 persen, jauh di atas target akhir RPJMD 2029 yang dipatok pada kisaran 3,25 hingga 4,25 persen.
“Angka ini harus dibaca secara jujur sebagai alarm bagi kita semua. Pertumbuhan ekonomi harus benar-benar berdampak pada masyarakat bawah, bukan hanya tercermin di laporan statistik,” tegasnya kepada Taktiknews.com.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk memastikan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan ekonomi desa berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain kemiskinan, Pemprov Riau juga menaruh perhatian pada isu ketimpangan ekonomi. Dalam RPJMD, pemerintah menargetkan Gini Ratio Riau berada pada kisaran 0,270 hingga 0,283 pada 2029, yang mencerminkan distribusi pengeluaran masyarakat yang lebih merata.
Meski BPS mencatat ketimpangan di Riau masih tergolong relatif rendah dan menunjukkan perbaikan, Supriyadi mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemprov Riau menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun hingga 2,94–3,42 persen pada akhir periode perencanaan. Saat ini, tingkat pengangguran terbuka Riau tercatat 3,70 persen pada 2024, menunjukkan tren penurunan yang perlu terus dijaga.
“Penurunan pengangguran ini menjadi modal awal. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas,” ujarnya.
Supriyadi menutup dengan menegaskan bahwa seluruh data yang dirilis BPS akan menjadi landasan utama pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan RPJMD, sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat dan terukur.
“Dengan kolaborasi yang kuat dan pemanfaatan data yang tepat, kami optimistis pembangunan Riau dapat berjalan lebih inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” pungkasnya.***
