Taktiknews.com, Pekanbaru – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan ambisi besar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mencapai zero stunting dalam waktu dekat. Target ini ditegaskan sebagai isu prioritas pembangunan sumber daya manusia, meski kondisi keuangan daerah tengah mengalami tekanan signifikan.
Sepanjang 2025, Pemko Pekanbaru mencatat keberhasilan menangani lebih dari 3.000 kasus stunting melalui intervensi gizi terpadu. Capaian tersebut menjadi pijakan untuk mempercepat penghapusan kasus tengkes di Kota Bertuah.
“Zero stunting bukan sekadar target angka, tapi komitmen moral kita menyiapkan generasi Pekanbaru yang sehat dan unggul,” ujar Agung saat dikonfirmasi Taktiknews.com, Sabtu (21/2/2026).
Di balik optimisme tersebut, Pemko menghadapi realitas berat. Transfer dana dari pemerintah pusat ke kas daerah tahun ini berkurang sekitar Rp400 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah memutar strategi agar program prioritas tetap berjalan.
Agung menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya penurunan stunting. Justru dalam situasi sulit, inovasi dan kolaborasi harus diperkuat.
Sebagai solusi, Pemko membentuk Badan Stunting Pekanbaru yang mengusung pola kolaborasi bersama sektor swasta melalui program “Bapak Asuh” anak stunting. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Pekanbaru diajak mengambil peran langsung membiayai kebutuhan gizi anak-anak di sekitar wilayah operasionalnya.
Pendataan dilakukan secara detail dan berjenjang oleh Dinas Kesehatan bersama camat, lurah, RT/RW, serta kader posyandu. Sistem by name by address diterapkan agar bantuan tepat sasaran.
Secara teknis, kebutuhan intervensi untuk satu anak stunting diperkirakan sebesar Rp1.200.000 per bulan, dengan masa pendampingan intensif selama tiga bulan. Anggaran tersebut tidak diberikan dalam bentuk tunai kepada keluarga, melainkan dikelola langsung oleh tim pelaksana di lapangan.
Kader posyandu menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Mereka bertanggung jawab menyusun menu gizi seimbang, mengolah makanan, hingga memastikan konsumsi langsung oleh anak penerima manfaat.
Skema ini dirancang agar bantuan dari perusahaan benar-benar berdampak pada peningkatan berat dan tinggi badan anak, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan dana.
Agung berharap model kolaborasi ini dapat menjadi rujukan nasional dalam penanganan stunting berbasis gotong royong.
“Semua pihak harus terlibat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita ingin setiap anak di Pekanbaru tumbuh sehat tanpa kekurangan gizi,” tegasnya.
Dengan capaian ribuan kasus tertangani dan strategi kolaboratif yang diperkuat, Pemko Pekanbaru kini memacu langkah menuju satu tujuan besar, Kota Pekanbaru bebas stunting.***
