Pekanbaru, Taktiknews.com – Pemerintah Provinsi Riau dukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi salah satu kebijakan strategis nasional. Program ini tidak hanya menyasar peningkatan gizi peserta didik, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengungkapkan integrasi program makan di tujuh sekolah keguruan berasrama milik Pemprov Riau ke dalam skema MBG telah memberi ruang fiskal yang lebih longgar bagi daerah.
Menurutnya, sebelum terintegrasi dengan MBG, kebutuhan konsumsi siswa boarding school menyedot anggaran sekitar Rp45 miliar per tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kini, seluruh pembiayaan tersebut telah masuk dalam program nasional, sehingga beban APBD dapat ditekan secara signifikan.
“Anggaran makan untuk sekolah berasrama yang sebelumnya cukup besar, kini sudah ditopang melalui MBG. Ini memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengalihkan dana ke program prioritas lain yang lebih mendesak,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Evaluasi internal Pemprov Riau menunjukkan bahwa pembiayaan sekolah keguruan berasrama selama ini menjadi salah satu komponen belanja yang cukup membebani struktur APBD. Dengan masuknya pembiayaan tersebut ke dalam program MBG, fleksibilitas anggaran daerah meningkat.
Isu efisiensi anggaran inilah yang kini menjadi sorotan utama. Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah, kemampuan mengalihkan beban belanja rutin ke skema nasional dinilai sebagai langkah strategis. Pemerintah daerah pun memiliki peluang lebih besar untuk mengoptimalkan anggaran pada sektor pembangunan lain, termasuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Tak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, pelaksanaan MBG juga memicu perputaran ekonomi di daerah. Dana program yang disalurkan langsung ke satuan pelayanan dinilai mampu menggerakkan sektor penyediaan bahan pangan dan jasa pendukung lainnya di tingkat lokal.
Perputaran dana tersebut memberikan efek berganda, terutama bagi pelaku usaha kecil dan penyedia kebutuhan pangan di sekitar sekolah. Di tengah kondisi fiskal yang masih menantang, tambahan aktivitas ekonomi ini menjadi penopang tersendiri bagi perekonomian daerah.
Meski demikian, Pemprov Riau mengakui bahwa implementasi MBG pada tahap awal belum sepenuhnya optimal. Sejumlah penyesuaian teknis dan koordinasi lintas sektor masih terus dilakukan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Namun, tren capaian program disebut terus menunjukkan perbaikan. Pemerintah daerah optimistis, melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, target pemenuhan gizi siswa dapat terealisasi secara merata.
“Program ini adalah bentuk nyata kolaborasi pusat dan daerah. Dengan koordinasi yang solid, kami yakin manfaatnya akan semakin luas dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Riau memastikan akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan guna menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan isu utama yakni efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas gizi siswa dapat berjalan beriringan di seluruh wilayah Riau.***
