Pekanbaru, Taktiknews.com – Kedisiplinan standar operasional prosedur (SOP) dan transparansi anggaran menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau. Hal ini ditegaskan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Soni Sonjaya, saat memimpin rapat konsolidasi bersama para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra yayasan se-Riau di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).
Menurut Soni, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap SOP di setiap tahapan. Mulai dari penyusunan menu, pembelian bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat, seluruhnya sudah memiliki panduan teknis yang wajib dijalankan tanpa kompromi.
“Setiap tahapan sudah diatur secara rinci. Jika SOP diabaikan, potensi masalah di lapangan akan muncul. Karena itu, disiplin menjadi kunci,” tegasnya.
Selain soal teknis operasional, BGN juga menekankan pentingnya keterbukaan anggaran. Dalam skema MBG, alokasi biaya ditetapkan sebesar Rp15.000 per porsi untuk sasaran umum dan Rp13.000 per porsi bagi kelompok kecil seperti balita dan anak taman kanak-kanak.
BGN mewajibkan setiap Kepala SPPG membuka akses informasi kepada publik, termasuk melalui media sosial resmi. Informasi yang dipublikasikan mencakup menu harian, daftar bahan yang digunakan, harga bahan pangan, hingga kandungan gizi makanan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk penguatan akuntabilitas program agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan di lapangan.
“Masyarakat berhak tahu apa yang dimasak hari ini, bahan apa yang dipakai, berapa biayanya, dan nilai gizinya. Transparansi adalah fondasi kepercayaan,” ujar Soni.
Dalam kesempatan tersebut, BGN juga mengapresiasi kolaborasi aktif Pemerintah Provinsi Riau dalam mempercepat pembangunan SPPG. Dari target sekitar 800 unit di Riau, sebanyak 633 titik telah berdiri dan sebagian besar sudah beroperasi. Sisanya masih dalam tahap penyelesaian.
BGN juga mengumumkan bahwa portal pendaftaran SPPG baru secara nasional telah ditutup. Apabila masih terdapat kebutuhan tambahan di wilayah tertentu, pengajuan harus dilakukan secara resmi melalui bupati atau wali kota untuk diverifikasi lebih lanjut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebutkan bahwa dari target 677 unit yang tersebar di 12 kabupaten/kota, sebanyak 633 SPPG telah aktif melayani masyarakat. Jumlah penerima manfaat program MBG di Riau saat ini mencapai 1,42 juta jiwa.
Tak hanya itu, program ini turut diperkuat oleh 25.035 relawan yang terlibat dalam operasional di berbagai daerah.
Dengan capaian tersebut, isu utama yang kini mengemuka bukan lagi sekadar kuantitas layanan, melainkan bagaimana menjaga kualitas, disiplin SOP, serta transparansi anggaran agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Riau.***
