PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan langkah baru dalam tata kelola sektor pendidikan dengan mengalihkan pembangunan fisik sekolah dari Dinas Pendidikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kebijakan ini bertujuan agar Dinas Pendidikan lebih fokus meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu peserta didik.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pembangunan infrastruktur sekolah seharusnya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang memiliki kompetensi teknis di bidang konstruksi.
“Sudah saya sampaikan kepada Pak Sekda agar kegiatan pembangunan fisik sekolah dipindahkan saja ke Dinas PUPR. Biarkan urusan proyek ditangani OPD teknis,” ujar SF Hariyanto kepada Taktiknews.com di Balai Serindit, Pekanbaru.
Menurutnya, peran utama Dinas Pendidikan adalah memperkuat kualitas pendidikan melalui peningkatan proses belajar mengajar, pembinaan tenaga pendidik, serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan sekolah.
SF Hariyanto menilai keterlibatan yang terlalu besar dalam pengelolaan proyek fisik dapat mengurangi fokus terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan.
“Tugas utama Dinas Pendidikan dan guru adalah mengajar, bukan sibuk mengurus proyek. Kalau terlalu fokus pada proyek, perhatian terhadap kualitas pendidikan bisa terabaikan,” katanya, Kamis (29/5/2026).
Selain mengatur pembagian kewenangan pembangunan sekolah, Pemprov Riau juga meminta seluruh kepala sekolah lebih fokus pada pengelolaan pendidikan dan pembinaan siswa.
Berdasarkan pantauan Taktiknews.com, Pemprov Riau terus mendorong reformasi tata kelola pendidikan agar setiap unsur bekerja sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
“Fokuslah mengurus sekolah. Jika ada urusan komite, silakan diatur pengurusnya, tetapi jangan kepala sekolah ikut terlibat langsung di dalamnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, SF Hariyanto mengungkapkan pemerintah telah mengambil tindakan terhadap sejumlah pejabat pendidikan setelah dilakukan evaluasi berdasarkan laporan masyarakat.
“Sudah beberapa Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang dicopot karena ditemukan melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Karena itu saya minta semua bekerja dengan hati dan penuh keikhlasan,” ungkapnya kepada Taktiknews.com.
Ia menegaskan integritas menjadi fondasi utama dalam pembenahan sektor pendidikan di Riau. Karena itu, kepala sekolah diminta menjauhi segala bentuk keterlibatan dalam proyek pembangunan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Saya minta kepala sekolah jangan sekali-kali bermain proyek. Jaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Ke depan kita harus siap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” pungkasnya.***
