PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau memanfaatkan kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI sebagai momentum untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis yang masih dihadapi daerah, terutama di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial.
Agenda yang berlangsung di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (22/4/2026), menjadi wadah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memperkuat efektivitas program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, mengatakan kehadiran Komisi IX DPR RI memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi riil yang terjadi di lapangan sekaligus mendorong dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kami mengucapkan selamat datang kepada Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Bumi Lancang Kuning. Bagi kami di Provinsi Riau, kehadiran Bapak/Ibu sekalian menjadi momentum strategis untuk menyampaikan kondisi riil daerah, khususnya pada sektor kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, serta jaminan sosial yang memang menjadi fokus tugas Komisi IX DPR RI,” ujarnya.
Zulkifli menjelaskan bahwa Riau memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, daerah industri, hingga wilayah pesisir dan kepulauan. Kondisi geografis tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan publik.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang masih memerlukan perhatian antara lain pemerataan layanan kesehatan, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta perluasan akses program jaminan sosial bagi masyarakat di daerah terpencil.
“Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Riau memiliki karakter wilayah yang kompleks, mulai dari perkotaan, kawasan industri, hingga wilayah pesisir dan kepulauan yang menghadirkan tantangan tersendiri. Mulai dari pemerataan layanan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, dan jangkauan program sosial,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Riau telah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Fokus tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan perlindungan tenaga kerja, pembangunan keluarga yang tangguh, serta perluasan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen kami jelas, memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak, memperkuat perlindungan tenaga kerja, membangun keluarga yang tangguh, serta menghadirkan perlindungan sosial yang menyeluruh,” terangnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Pemprov Riau berharap berbagai aspirasi dan kebutuhan daerah dapat menjadi perhatian Komisi IX DPR RI sehingga lahir dukungan kebijakan yang lebih konkret dari pemerintah pusat.
Sinergi antara pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan, memperkuat perlindungan tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Riau.***
