Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Senin (19/1/2026).
Rapat nasional tersebut diikuti jajaran Pemprov Riau dari Ruang Command Center (RCC) Lancang Kuning, Pekanbaru, bersama seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi serta melindungi daya beli masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan langkah pengendalian inflasi. Menurutnya, inflasi tidak dapat dikendalikan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja kolektif lintas sektor dan perangkat daerah.
“Upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara berkesinambungan dan terkoordinasi. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemantauan harga secara intensif serta kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mencegah lonjakan harga di pasar, khususnya pada komoditas strategis yang berpengaruh langsung terhadap inflasi.
“Daerah harus sigap memonitor dinamika harga di lapangan, menjaga distribusi tetap lancar, serta menyiapkan intervensi pasar sesuai kondisi wilayah masing-masing,” tegas Tomsi.
Kemendagri turut mendorong optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai ujung tombak pengendalian inflasi di daerah. TPID diminta aktif melakukan koordinasi, termasuk melalui operasi pasar dan kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan.
Selain itu, perhatian khusus diminta terhadap komoditas pangan utama seperti beras, cabai, bawang merah, dan daging ayam ras. Pemerintah daerah diingatkan agar segera mengambil langkah antisipatif jika terdeteksi potensi gangguan pasokan akibat cuaca, distribusi, maupun faktor eksternal lainnya.
Tak kalah penting, Tomsi menekankan penggunaan data harga yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, kecepatan respons pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki.
“Data yang valid dan terbarui menjadi kunci agar kebijakan pengendalian inflasi dapat dijalankan secara cepat dan tepat,” katanya.
Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, menyatakan bahwa Pemprov Riau siap menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat. Ia menegaskan, koordinasi antar perangkat daerah terus diperkuat melalui TPID Provinsi Riau.
“Pemprov Riau berkomitmen menjaga stabilitas harga dengan mengintensifkan pemantauan pasar, memastikan ketersediaan pasokan, serta melaksanakan langkah pengendalian inflasi secara berkelanjutan demi menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Melalui sinergi pusat dan daerah, Pemprov Riau optimistis upaya pengendalian inflasi tahun 2026 dapat berjalan efektif dan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah.***
