Taktiknews.com, Jakarta – Transparansi Polri soal sanksi anggota mendapat sorotan positif dari DPR RI. Keterbukaan dalam menindak pelanggaran internal dinilai menjadi standar baru integritas lembaga negara di tengah tuntutan publik.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan Polri saat ini tampil sebagai institusi yang paling terbuka dalam mengungkap proses hukum terhadap anggotanya yang melanggar.
Pernyataan itu disampaikannya dalam seminar bertajuk “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi” di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/4).
Habiburokhman menilai, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri menunjukkan keberanian dalam bersikap transparan dan tegas terhadap pelanggaran internal.
Ia menegaskan bahwa keberadaan oknum merupakan hal yang tidak bisa dihindari di setiap institusi. Namun, respons pimpinan menjadi faktor penentu dalam menjaga kepercayaan publik.
“Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, ‘Jangan risau dengan oknum’. Semua institusi pasti ada oknum, pasti ada yang melanggar. Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut,” tegas Habiburokhman.
Menurutnya, Polri memiliki sistem yang memungkinkan publik memantau secara jelas sanksi yang dijatuhkan, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap anggota yang terbukti melanggar.
“Mohon maaf, kita sudah ikuti kalau di institusi lain yang melakukan pelanggaran, kita tidak bisa lacak apa sih sanksinya, apakah hanya ditahan atau diproses hukum. Kalau Polri melanggar sedikit, PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Nah, ini semua dilakukan secara terbuka,” jelasnya.
Habiburokhman menilai keterbukaan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus penegasan bahwa pelanggaran dilakukan oleh individu, bukan institusi.
“Jadi saya melihat institusi Polri di bawah Pak Sigit ini tidak alergi dengan keterbukaan,” imbuhnya.
Ia juga menekankan bahwa transparansi merupakan kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, termasuk DPR.
“Sama dengan di DPR, Pak, senjata kita satu-satunya yang bisa menolong kita ini keterbukaan. Sejelek apa pun kita, tapi kalau kita terbuka, rakyat itu pasti masih bisa memberi maklum (excuse). Itu juga dilakukan oleh pimpinan Polri saat ini, mendorong keterbukaan,” sambungnya.
Di akhir pernyataannya, Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI akan terus mengawal penegakan hukum yang transparan melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia juga mengapresiasi respons cepat Polri dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR.
“Rakyat akhirnya bisa melihat bagaimana tegasnya institusi Polri menyikapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Kami dorong proses yang terbuka, dan respons yang amat baik ditunjukkan oleh Polri dengan langsung menindaklanjuti apa yang kita simpulkan,” pungkasnya.***
