Taktiknews.com, Pekanbaru – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak lagi menjadi penghambat percepatan pembangunan di Kota Pekanbaru. Di bawah komando Agung Nugroho, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengusung strategi baru: memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta demi mendongkrak pembangunan infrastruktur secara signifikan.
Langkah ini disebut sebagai terobosan untuk menjawab tantangan besar Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau sekaligus etalase kemajuan daerah. Agung menilai, jika pembangunan hanya bertumpu pada APBD, maka laju perubahan kota akan berjalan lambat dan sulit bersaing dengan kota-kota besar lain di Indonesia.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, percepatan pembangunan akan sangat terbatas. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kunci agar kita bisa melakukan lompatan besar,” ujar Agung dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Pemko Pekanbaru kini membuka ruang luas bagi perusahaan untuk terlibat aktif melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Konsep ini tak sekadar bantuan, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam membangun kota yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya aktivitas bisnis.
Salah satu realisasi konkret adalah revitalisasi puluhan halte Trans Metro Pekanbaru (TMP) di sejumlah ruas jalan utama. Program ini berhasil memangkas potensi pengeluaran daerah hingga miliaran rupiah yang sebelumnya direncanakan untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas transportasi tersebut.
Sejumlah perusahaan besar tercatat ambil bagian, di antaranya Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia, Viera, Insyira, hingga Rumah Sakit Awal Bros. Dukungan dari sektor perbankan dan layanan kesehatan ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan masyarakat pengguna transportasi umum.
Tak berhenti pada sektor transportasi, pola pembiayaan kolaboratif juga diterapkan dalam pembangunan ikon kota. Penataan kawasan di persimpangan Jalan Arifin Ahmad–Jalan Jenderal Sudirman serta pembangunan Bundaran MP dibiayai melalui dukungan swasta dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp4 miliar.
Nominal tersebut tergolong signifikan jika harus diambil dari pos belanja daerah. Dengan skema kemitraan, Pemko dapat mengalihkan anggaran untuk kebutuhan prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat.
Agung menegaskan, pendekatan ini bukan berarti pemerintah lepas tangan, melainkan memastikan setiap kerja sama tetap dalam koridor regulasi dan mengedepankan kepentingan publik.
Strategi kolaboratif ini menjadi isu utama dalam arah pembangunan Pekanbaru ke depan: membangun kota modern tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. Pemerintah ingin memastikan pembangunan tetap masif, terukur, dan berkelanjutan.
“Kita ingin wajah Pekanbaru semakin representatif sebagai ibu kota provinsi. Pembangunan harus tetap jalan, tapi fiskal daerah juga harus tetap sehat,” tegas Agung optimistis.
Dengan pola baru ini, Pekanbaru diproyeksikan semakin kompetitif sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Riau, sekaligus menunjukkan bahwa inovasi tata kelola anggaran bisa menjadi solusi konkret di tengah keterbatasan fiskal.***
