Taktiknews.com, Pekanbaru – Isu krisis iklim dan kerusakan hutan kembali menjadi sorotan di Riau. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (DLHK) menegaskan komitmennya mempercepat implementasi program Green for Riau sebagai strategi besar pemulihan lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Dialog Strategis Implementasi Green for Riau Initiative yang digelar di Kantor DLHK Riau, Kamis (26/2/2026). Forum ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan sebelum program masuk ke tahap aksi konkret.
Program Green for Riau sendiri telah diluncurkan pada 8 Mei 2025 lalu. Inisiatif ini dirancang sebagai payung besar pembangunan rendah karbon di Riau, dengan tiga fokus utama: pemulihan hutan dan lahan gambut, penguatan ekonomi hijau berbasis masyarakat, serta membuka akses pendanaan karbon global melalui skema REDD+.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan DLHK Riau, Matnuril, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada model kolaborasi pentahelix.
“Kolaborasi adalah kunci utama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi dengan akademisi, dunia usaha, aparat penegak hukum, hingga masyarakat,” ujarnya.
Riau dipilih sebagai lokus utama karena memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang luas serta berperan penting dalam keseimbangan ekosistem global. Namun di sisi lain, wilayah ini juga menghadapi tekanan serius, mulai dari deforestasi hingga kebakaran lahan.
Kondisi tersebut menjadikan Riau strategis dalam agenda penurunan emisi nasional maupun internasional. Program ini juga diarahkan agar sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk target FOLU Net Sink 2030 dan kerangka pengamanan REDD+.
Matnuril menjelaskan, saat ini implementasi Green for Riau masih berada pada tahap persiapan. Pemerintah Provinsi telah mengantongi Surat Keputusan Gubernur sebagai dasar hukum pelaksanaan program, sehingga arah kebijakan ekonomi hijau dan penurunan emisi memiliki legitimasi yang kuat.
Langkah berikutnya adalah menyusun rencana aksi terintegrasi yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian yang ada di Riau.
“Rencana aksi harus disusun bersama agar implementasinya terukur dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Melalui forum koordinasi ini, Pemprov Riau menegaskan bahwa isu utama yang ingin dituntaskan adalah penguatan tata kelola hutan dan lahan gambut. Selain itu, integrasi kebijakan mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi juga menjadi prioritas agar sejalan dengan agenda nasional.
Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis regulasi, Green for Riau diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi instrumen nyata dalam menekan emisi, memperbaiki kualitas lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi hijau bagi masyarakat.
Langkah ini menjadi penentu: apakah Riau mampu bertransformasi menjadi provinsi percontohan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, atau tetap berkutat pada persoalan klasik lingkungan yang berulang setiap tahun.***
