Taktiknews.com, Selatpanjang – Komitmen membangun pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepuasan masyarakat ditegaskan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang melalui pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (10/2/2026). Langkah ini menandai kesungguhan institusi dalam menapaki reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Pencanangan tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, SE, MSi, dengan didampingi Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Ibrahim Darussalam Siregar, A.Md.Im, SH, MH, serta Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Nanda Ambeg Paramaarta, A.Md.Im, SH, M.Si. Kehadiran jajaran struktural ini mencerminkan komitmen kolektif untuk menghadirkan perubahan nyata.
Dendi menegaskan Zona Integritas bukan sekadar agenda seremonial, melainkan fondasi nilai yang harus hidup dalam keseharian kerja aparatur negara. Menurutnya, pencanangan ini menjadi momentum penting untuk menanamkan semangat baru dan memperkuat budaya pelayanan di lingkungan Imigrasi Selatpanjang.
“Kantor Imigrasi tidak boleh berjalan sebatas rutinitas administratif. Harus ada ruh yang menghidupkan setiap tugas. Keterbatasan sarana dan prasarana tidak boleh menjadi penghalang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pesan Kepala Ombudsman Republik Indonesia yang pernah disampaikan saat kunjungan ke Selatpanjang, bahwa aparatur negara sejatinya digaji oleh rakyat dan karena itu wajib melayani dengan pendekatan yang manusiawi serta solutif.
“Masyarakat datang ke kantor kita membawa persoalan, bukan untuk dipersulit. Paling tidak, mereka pulang dengan solusi dan senyum. Prinsip itulah yang terus kami pegang,” ujar Dendi.
Menurut Dendi, pencanangan WBK menjadi tolok ukur capaian kinerja sekaligus cermin kesungguhan seluruh pegawai untuk terus berbenah. Ia optimistis, tekad kolektif tersebut akan menjadi modal utama Imigrasi Selatpanjang dalam melangkah maju.
“Ini momentum bersama. Saya percaya seluruh jajaran memiliki niat yang sama untuk memperbaiki diri. Apa yang kita usahakan hari ini akan kita jalani dengan sungguh-sungguh,” tuturnya.
Lebih jauh, Dendi menekankan bahwa target utama ke depan adalah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Kendati dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana, ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan terletak pada sikap mental dan integritas pegawai.
“Arahan pimpinan dan Kepala Ombudsman sangat jelas, yang utama adalah rohnya. Mental melayani harus menjadi karakter setiap pegawai. Inilah langkah awal menanamkan nilai itu secara menyeluruh,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Imigrasi Selatpanjang juga menghadirkan inovasi layanan jemput bola melalui program Layanan Imigrasi Masuk Pulau (LIMAU). Program ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan paspor tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk datang ke kantor imigrasi.
“Daripada masyarakat menghabiskan biaya perjalanan, lebih baik kami yang mendatangi mereka. Negara harus hadir mendekat, bukan menjauh,” ungkap Dendi.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan pelayanan keimigrasian. Untuk itu, Imigrasi Selatpanjang membuka layanan hotline yang dapat dimanfaatkan masyarakat apabila menemukan informasi terkait keberadaan maupun aktivitas orang asing di wilayah Kepulauan Meranti.
Terkait tantangan internal, Dendi mengakui keterbatasan fisik gedung kantor masih menjadi kendala dalam pengembangan sarana dan prasarana. Namun dari sisi sumber daya manusia, kondisi tahun ini dinilai semakin kuat dengan hadirnya tambahan personel hasil rekrutmen baru.
“Untuk sarpras memang ruang kita terbatas. Namun SDM kami semakin solid. Anak-anak muda hadir membawa semangat baru. Amanah pimpinan jelas, tetap fokus dan kokoh meski sederhana. The power of simplicity, kesederhanaan justru bisa menjadi kekuatan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Intelkam Polres Kepulauan Meranti, Iptu Rolly Irvan, SH, MH, yang mewakili Kapolres Kepulauan Meranti, menegaskan bahwa sinergi antarinstansi negara di wilayah perbatasan merupakan keniscayaan.
“Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan Imigrasi Selatpanjang adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mereka yang melakukan perjalanan lintas batas,” ujarnya.
Sebagai pemangku kepentingan di bidang intelijen, Rolly menyatakan kepolisian siap memperkuat pengumpulan data dan pertukaran informasi terkait potensi ancaman, baik terhadap masyarakat maupun keberadaan orang asing di Kepulauan Meranti.
“Kami berharap koordinasi ini terus diperkuat agar pengawasan orang asing dapat dilakukan secara bersama dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dukungan serupa disampaikan Kepala Subbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Jenti Siburian, SH, MH. Ia menilai upaya Imigrasi Selatpanjang menuju WBK dan WBBM dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya.
“Kami tentu bangga apabila Imigrasi Selatpanjang berhasil meraih WBK. Itu bisa menjadi percontohan, karena pada dasarnya semua instansi pemerintah memiliki tujuan yang sama menuju birokrasi bersih dan melayani,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas dan sumber daya merupakan tantangan yang lazim dan dapat dimitigasi melalui koordinasi serta semangat kolaborasi.
“Kami ini mitra. Pintu koordinasi selalu terbuka. Mari saling menguatkan dan terus melangkah bersama menuju WBK dan WBBM,” tutupnya.***
