TaktikNews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau mulai memperketat kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial di berbagai daerah. Langkah ini ditandai dengan Rapat Koordinasi Isu Kerawanan Konflik Terkini yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Senin (9/2/2026), di Kantor Kesbangpol Riau, Jalan Thamrin, Pekanbaru.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kesbangpol Riau, Boby Rachmat, dan dihadiri kepala Kesbangpol kabupaten/kota se-Riau serta perwakilan unsur TNI dan Polri. Fokus utama pertemuan adalah memetakan potensi gangguan keamanan dan merumuskan langkah pencegahan sebelum konflik meluas.
“Setiap persoalan yang muncul harus dipandang sebagai potensi ancaman. Jika terlambat ditangani, dampaknya bisa meluas dan sulit dikendalikan,” ujar Boby dalam arahannya.
Sejumlah isu strategis menjadi sorotan dalam rapat tersebut, mulai dari konflik lahan, keberadaan pengungsi Rohingya, hingga stabilitas ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan, Idulfitri 1447 Hijriah, dan perayaan Imlek.
Boby menyinggung secara khusus konflik agraria di Riau yang belakangan memanas. Ia mengingatkan agar kasus serupa bentrokan lahan di areal eks PT BS, Kabupaten Rokan Hulu, yang menelan korban jiwa, tidak kembali terulang di daerah lain.
“Kejadian di Rohul menjadi pelajaran serius. Jangan sampai konflik yang sebenarnya bisa dicegah justru berujung korban,” tegasnya.
Selain konflik agraria, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga masuk dalam agenda utama. Seluruh instansi diminta bergerak cepat, terkoordinasi, dan terukur.
Dalam sesi pemaparan daerah, Kepala Kesbangpol Kota Dumai, Khairil Adli, mengungkapkan sejumlah kerawanan khas wilayah pesisir. Letak geografis Dumai yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan daerah tersebut rawan sebagai jalur transit peredaran narkoba, sekaligus rentan terhadap perdagangan orang dan pengawasan warga negara asing.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Pelalawan menyoroti persoalan klasik di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), termasuk konflik manusia dan satwa liar, khususnya gajah, serta persoalan penguasaan lahan di kawasan konservasi.
Menanggapi laporan tersebut, Boby menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini.
“Potensi konflik di Dumai terkait konsesi dan perbatasan, serta persoalan TNTN di Pelalawan, harus segera ditangani. Jangan menunggu sampai eskalasinya seperti yang terjadi di Rohul,” katanya.
Melalui rakor ini, Kesbangpol Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat deteksi dini dan pencegahan konflik di seluruh wilayah. Pemetaan potensi kerawanan diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan lintas sektor agar stabilitas daerah tetap terjaga, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.
“Tujuan kita satu, menjaga Riau tetap aman dan kondusif,” tutup Boby.***
