Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses layanan keuangan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Riau Tahun 2026 yang resmi dibuka di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Jumat (23/1/2026).
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, mengatakan TPAKD menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, sinergi lintas sektor mutlak dibutuhkan agar akses keuangan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“TPAKD dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Ini menjadi kunci dalam menurunkan angka kemiskinan di Riau,” ujar Helmi dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa fokus pembangunan Riau saat ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Salah satu cara paling efektif adalah dengan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap produk keuangan seperti pembiayaan, tabungan, dan asuransi.
Pemerintah Provinsi Riau sendiri menargetkan tingkat kemiskinan turun di bawah 4 persen pada 2029, serta menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Target ambisius tersebut, kata Helmi, akan sulit dicapai tanpa pemerataan literasi dan inklusi keuangan di seluruh kabupaten dan kota.
“Pemprov Riau menyadari bahwa akses keuangan adalah fondasi penting dalam memutus rantai kemiskinan. Tanpa itu, program pembangunan tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Riau, Triyoga Laksito, menekankan pentingnya perencanaan program TPAKD yang terukur dan realistis. Ia meminta seluruh TPAKD kabupaten/kota segera menyusun program kerja tahun 2026 yang selaras dengan Road Map TPAKD 2026–2030.
“TPAKD memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan. Program yang disusun harus berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Triyoga.
Ia menjelaskan, melalui TPAKD, berbagai agenda pemerintah pusat dan daerah dapat dikolaborasikan dengan sektor jasa keuangan, mulai dari penguatan UMKM, perluasan pembiayaan, hingga percepatan pengentasan kemiskinan.
Dengan dimulainya kegiatan capacity building ini, OJK berharap forum TPAKD dapat melahirkan gagasan dan program konkret yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Melayu Lancang Kuning secara berkelanjutan.***
