Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai bergerak cepat usai evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinyatakan tuntas. Salah satu langkah utama yang langsung dilakukan adalah penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan seluruh catatan dan rekomendasi dari pemerintah pusat telah ditindaklanjuti. Dengan rampungnya proses tersebut, Pemprov Riau menargetkan anggaran bisa segera dimanfaatkan.
“Begitu evaluasi selesai, kami langsung menyusun DPA dan sekaligus menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Targetnya, pelaksanaan anggaran bisa segera berjalan,” ujar SF Hariyanto, Kamis (8/1/2026).
Namun di balik rampungnya evaluasi APBD, Pemprov Riau masih dihadapkan pada persoalan serius, yakni defisit anggaran yang mencapai Rp1,2 triliun. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah penghematan secara terukur.
SF Hariyanto menjelaskan, salah satu strategi yang disiapkan adalah menunda sejumlah belanja modal yang nilainya mencapai sekitar Rp600 miliar. Selain itu, efisiensi juga akan dilakukan pada belanja perjalanan dinas, konsumsi, serta kegiatan rapat yang dinilai tidak mendesak.
“Kita harus realistis. Beberapa belanja bisa ditunda, kemudian SPPD, biaya makan minum, sampai rapat di hotel akan kita tekan. Dengan langkah ini, defisit InsyaAllah bisa diatasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di tahun 2026 agar persoalan tunda bayar dan tunda salur yang terjadi sebelumnya tidak kembali terulang.
“Di tahun 2025, tanggung jawab kita kepada masyarakat memang belum maksimal, khususnya terkait tunda bayar. Tapi kami sudah berupaya keras, dan ke depan ini harus kita benahi bersama,” katanya.
Untuk memperkuat kondisi keuangan daerah, Pemprov Riau juga membentuk tim percepatan pendapatan daerah. Tim ini bertugas menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kami membentuk tim khusus percepatan pendapatan daerah. Masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan. Kalau kita solid dan bekerja bersama, persoalan ini pasti bisa diselesaikan,” ujarnya optimistis.
Sebagai informasi, APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 telah disahkan bersama DPRD Riau dengan total anggaran sebesar Rp8,321 triliun. Pengesahan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Riau pada Sabtu malam, 29 November 2025.***
