Taktiknews.com, Pekanbaru – Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kembali menjadi sorotan serius di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Sidak tersebut menyasar beberapa instansi strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yakni Kantor Samsat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
Kegiatan ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi langkah konkret untuk mengevaluasi langsung kinerja aparatur di lapangan.
Isu utama yang mengemuka dalam sidak ini adalah kualitas pelayanan publik yang dinilai masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek kecepatan, transparansi, dan responsivitas.
Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap layanan benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan sebaliknya.
Dalam keterangannya, Syahrial Abdi menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, setiap aparatur dituntut untuk bekerja maksimal dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Pelayanan publik harus menjadi prioritas utama. Dari situlah masyarakat menilai hadir atau tidaknya pemerintah. Kita ingin pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Di Kantor Samsat, Sekda melakukan peninjauan langsung terhadap proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Ia tidak hanya mengamati alur pelayanan, tetapi juga berdialog dengan masyarakat yang sedang mengurus administrasi.
Dari hasil interaksi tersebut, Sekda mendapatkan sejumlah masukan terkait waktu pelayanan dan kenyamanan fasilitas.
Ia menekankan pentingnya menghadirkan sistem yang lebih efisien agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama.
“Pelayanan di Samsat harus terus berbenah. Ini adalah salah satu layanan yang paling sering diakses masyarakat, sehingga kualitasnya harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
Selanjutnya, sidak dilanjutkan ke DPMPTSP yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan.
Di instansi ini, Syahrial Abdi menyoroti pentingnya kejelasan prosedur dan kecepatan layanan, terutama bagi para pelaku usaha.
Menurutnya, kemudahan dalam pengurusan izin merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan iklim investasi di daerah.
Jika pelayanan lambat dan berbelit, maka hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Ia meminta agar seluruh aparatur di DPMPTSP mampu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan berbasis sistem yang transparan.
Digitalisasi layanan juga dinilai perlu terus diperkuat guna meminimalisir praktik birokrasi yang tidak efisien.
“Kita ingin pelaku usaha merasa dimudahkan, bukan dipersulit. Pelayanan perizinan harus jelas, cepat, dan tidak bertele-tele,” katanya.
Sementara itu, di Dinas Perkebunan, Sekda menyoroti peran penting sektor ini dalam menopang perekonomian Provinsi Riau.
Ia mengingatkan bahwa kinerja aparatur di dinas tersebut harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha perkebunan.
Sektor perkebunan selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah, sehingga pelayanan dan program yang dijalankan harus benar-benar tepat sasaran.
Sekda meminta agar inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Perkebunan adalah sektor unggulan kita. Aparatur harus bekerja lebih maksimal untuk mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui sidak ini, Pemprov Riau ingin menegaskan komitmennya dalam melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelayanan publik.
Evaluasi langsung di lapangan diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini mungkin tidak terlihat di tingkat administrasi.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi peringatan bagi seluruh OPD agar terus meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme.
Tidak hanya dari sisi kehadiran, tetapi juga kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Riau berharap, melalui langkah ini, seluruh OPD dapat melakukan perbaikan berkelanjutan dan menghadirkan inovasi dalam pelayanan. Fokus utama tetap pada kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.
Ke depan, sidak serupa direncanakan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari sistem pengawasan internal.
Dengan demikian, standar pelayanan publik di Riau diharapkan semakin meningkat dan mampu bersaing dengan daerah lain.
Langkah tegas ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kompromi terhadap pelayanan yang lambat dan tidak profesional.
Reformasi birokrasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.***
