Taktiknews.com, Pekanbaru – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi anggaran di seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Riau.
Menurutnya, transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Syahrial Abdi dalam pertemuan bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan itu turut diikuti secara daring oleh jajaran pemerintah dari 12 kabupaten/kota di Riau, sekaligus menjadi momentum penyampaian hasil Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) Tahun 2025.
“Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola dan digunakan oleh pemerintah,” tegas Syahrial Abdi.
Ia menyampaikan, keterbukaan informasi anggaran merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dengan anggaran yang terbuka, potensi penyimpangan dan praktik korupsi dapat ditekan sejak dini.
“Ketika anggaran dibuka secara luas, kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Transparansi juga memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Berdasarkan rilis FITRA Riau, Pemerintah Provinsi Riau memperoleh skor 0,70 pada indeks KIA 2025 dan masuk kategori tinggi.
Meski demikian, Syahrial Abdi menilai capaian tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan keterbukaan anggaran.
Menurutnya, keterbukaan sejati harus tercermin dari kemudahan akses informasi, kualitas data keuangan yang disajikan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan APBD.
“Skor hanyalah angka. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat benar-benar bisa mengakses, memahami, dan ikut mengawasi pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, sepanjang tahun 2025 Pemprov Riau terus melakukan berbagai langkah konkret untuk memperkuat transparansi APBD, mulai dari penyediaan informasi keuangan secara digital hingga membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan.
Ke depan, Syahrial Abdi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk memperluas kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya, agar keterbukaan informasi anggaran tidak berhenti pada pemenuhan regulasi semata.
“Target kita bukan sekadar patuh aturan, tetapi menjadikan transparansi sebagai budaya bersama demi tata kelola keuangan daerah yang partisipatif dan berorientasi pada hasil pembangunan,” pungkasnya.***
