Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) terus mematangkan persiapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor peternakan untuk menjadi pemasok resmi bahan pangan asal hewan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah strategis ini diambil guna memastikan kebutuhan pangan program nasional tersebut dipasok oleh produk lokal yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), sekaligus membuka peluang ekonomi lebih luas bagi pelaku usaha peternakan di Bumi Lancang Kuning.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Mimi Yuliani, mengungkapkan kepada Taktiknews.com, Senin (29/6/2026), bahwa pihaknya tengah menyiapkan berbagai langkah strategis agar UMKM peternakan di Riau dapat terlibat dalam rantai pasok Program MBG.
“Kami ingin pelaku UMKM peternakan di Riau memiliki kesempatan menjadi pemasok resmi kebutuhan pangan asal hewan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, berbagai persiapan terus kami lakukan agar mereka siap memenuhi persyaratan yang berlaku,” ujar Mimi Yuliani.
Mimi menjelaskan, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian DPKH. Pertama, membuka akses seluas-luasnya bagi UMKM untuk menjadi pemasok resmi. Kedua, melakukan pendataan terhadap pelaku usaha peternakan yang aktif memproduksi dan memasok hasil ternak di berbagai daerah Riau. Ketiga, memastikan seluruh produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
Pendataan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pembinaan, pendampingan, hingga penguatan kapasitas pelaku usaha agar mampu memenuhi kebutuhan dapur MBG secara berkelanjutan.
DPKH juga memberikan perhatian serius terhadap aspek kualitas produk. Seluruh pangan asal hewan yang dipasok diwajibkan memenuhi standar higiene dan sanitasi agar aman dikonsumsi masyarakat, khususnya para penerima manfaat Program MBG.
Mimi menegaskan, setiap unit usaha peternakan didorong memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai bukti pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi. Sertifikasi halal juga menjadi syarat penting guna memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
“Standarisasi kualitas menjadi perhatian utama. Produk yang dipasok harus memenuhi aspek higiene, sanitasi, memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), serta sertifikat halal agar keamanan konsumsinya benar-benar terjamin,” jelasnya kepada Taktiknews.com.
Sebagai tindak lanjut, DPKH Provinsi Riau akan segera menyusun langkah-langkah teknis, termasuk mengirimkan surat resmi kepada pihak-pihak terkait sebagai dasar koordinasi dan pendataan calon pemasok dari kalangan UMKM peternakan.
Mimi menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis melalui penyediaan bahan pangan asal hewan yang berkualitas. Di sisi lain, program tersebut juga diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperluas pasar bagi produk-produk peternakan lokal.
“Kami mendukung penuh langkah ini. Selain memastikan kebutuhan pangan asal hewan untuk Program MBG terpenuhi, kami juga ingin program ini memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM peternakan lokal di Provinsi Riau,” tutupnya.***
