TaktikNews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah cepat menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan menetapkan status siaga darurat mulai Jumat, 13 Februari 2026. Status ini akan berlaku hingga 30 November 2026, seiring meningkatnya risiko kebakaran akibat menurunnya curah hujan di sejumlah wilayah.
Penetapan status siaga darurat tersebut tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto. Kebijakan ini menjadi dasar penguatan langkah pencegahan sekaligus percepatan penanganan Karhutla di Bumi Lancang Kuning.
Kepala BPBD Damkar Riau, M. Edy Afrizal, menjelaskan bahwa penetapan status tersebut merupakan hasil kesepakatan lintas sektor setelah dilakukan evaluasi kondisi lapangan.
“Keputusan ini diambil setelah rapat bersama Forkopimda Riau dan instansi terkait. Curah hujan mulai menurun, bahkan di beberapa daerah sudah ditemukan titik kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, status siaga darurat perlu segera ditetapkan,” ujarnya kepada TaktikNews.com.
Dengan diberlakukannya status siaga darurat, Pemprov Riau akan segera mengajukan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk memperkuat upaya pengendalian Karhutla. Dukungan yang dimaksud meliputi pengerahan helikopter water bombing, helikopter patroli udara, hingga pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
“Kami akan mengirimkan surat resmi ke pemerintah pusat melalui BNPB. Dukungan udara sangat dibutuhkan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif,” jelas Edy Afrizal.
Langkah ini sekaligus menegaskan fokus Pemprov Riau pada upaya pencegahan sejak dini, guna meminimalkan dampak Karhutla yang kerap menimbulkan kabut asap, gangguan kesehatan, serta kerugian ekonomi dan lingkungan.
Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga lingkungan serta tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan, mengingat ancaman Karhutla diperkirakan meningkat hingga akhir tahun.
Berita ini disajikan oleh Taktiknews.com, mengedepankan informasi aktual dan akurat terkait isu strategis daerah.***
