Taktiknews.com, Pringsewu – Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2025 di Kabupaten Pringsewu kian menjadi sorotan. Program yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan air bersih justru menuai keluhan warga, terutama di Kecamatan Banyumas. Sejumlah persoalan di lapangan memunculkan desakan agar proyek bernilai miliaran rupiah per lokasi ini segera diaudit secara menyeluruh.
Keluhan datang dari warga di Pekon Sriwungu, Pekon Sri Rahayu, dan Pekon Sinar Mulya. Mereka menyoroti distribusi air yang tidak maksimal akibat banyaknya kebocoran pada jaringan pipa.
Di Pekon Sinar Mulya, tercatat belasan titik kebocoran yang menyebabkan aliran air harus ditutup sementara. Sementara di Pekon Sriwungu, beberapa titik bocor juga ditemukan, termasuk satu titik besar yang berdampak pada terhentinya distribusi. Adapun di Pekon Sri Rahayu, jaringan dilaporkan masih dalam kondisi normal.
Dengan nilai proyek yang mencapai miliaran rupiah di setiap lokasi, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan dan pengawasan.

Inisial SD (50), perwakilan warga, menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele dan perlu ditindaklanjuti secara serius melalui audit menyeluruh.
“Kami meminta proyek ini diaudit secara terbuka. Tidak hanya pelaksana di lapangan, tetapi juga seluruh prosesnya harus diperiksa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihak rekanan sebagai pelaksana pekerjaan perlu menjadi fokus utama dalam audit, mengingat hasil pekerjaan di lapangan yang dinilai belum optimal.
“Rekanan harus diaudit, apakah pekerjaan sudah sesuai spesifikasi atau tidak. Ini penting untuk memastikan kualitasnya benar-benar sesuai dengan anggaran yang digunakan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap fungsi pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu.
“Pengawasan juga harus diperiksa. Karena proyek sebesar ini tidak mungkin berjalan tanpa pengawasan. Kalau ada kekurangan di lapangan, berarti pengawasannya juga perlu dievaluasi,” tambahnya.
Hal senada disampaikan SDK yang mendorong keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses audit.
“Kami meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk turun melakukan audit investigasi. Ini penting agar semuanya jelas dan transparan,” kata SDK.
Menurutnya, keterlibatan lembaga seperti kejaksaan dan BPK diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran maupun pelaksanaan pekerjaan.
“Kalau nanti ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, tentu harus ada tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, langkah yang diharapkan masyarakat tidak hanya sebatas audit administratif, tetapi juga tindak lanjut konkret apabila ditemukan pelanggaran. Mulai dari kewajiban perbaikan pekerjaan oleh pelaksana, pengembalian kerugian negara jika ada, hingga proses hukum apabila terbukti terjadi pelanggaran serius.
“Jika tidak sesuai spesifikasi, harus diperbaiki atau bahkan dikerjakan ulang. Kalau ada kerugian negara, harus dikembalikan. Dan jika ada unsur pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan,” lanjut SDK.
Sementara itu, pihak PDAM Kabupaten Pringsewu membenarkan adanya gangguan distribusi air di sejumlah titik. Pihaknya menyebut penutupan aliran dilakukan sebagai langkah teknis untuk mencegah pemborosan air akibat kebocoran.
“Memang ada beberapa wilayah yang alirannya kami hentikan sementara. Saat dialirkan, terjadi kebocoran di banyak titik sehingga air tidak sampai ke pelanggan secara maksimal,” jelas pihak PDAM.
Menurutnya, kebocoran diduga terjadi karena jaringan pipa tidak mampu menahan tekanan air, sehingga perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum distribusi kembali dinormalkan.
Dengan berbagai persoalan tersebut, masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat dan tegas. Audit menyeluruh yang melibatkan pihak independen hingga aparat penegak hukum dinilai menjadi solusi penting untuk memastikan proyek SPAM 2025 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hingga kini, warga masih menunggu kejelasan dan tindak lanjut konkret, di tengah harapan agar kebutuhan dasar air bersih dapat segera terpenuhi secara layak dan berkelanjutan. ( Davit )














