Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menutup tahun 2025 dengan capaian positif dalam pengendalian inflasi. Di tengah dinamika ekonomi nasional dan fluktuasi harga pangan, inflasi di Riau dinilai tetap berada pada level aman sesuai target pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan
stabilitas inflasi menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Senin (5/1/2026), mewakili Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.
“Menjaga inflasi berarti menjaga kehidupan masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok terkendali, daya beli rakyat tetap terjaga,” kata Syahrial.
Ia menjelaskan, pengendalian inflasi di Riau sepanjang 2025 mendapat perhatian positif dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Menurutnya, hasil tersebut lahir dari konsistensi kebijakan serta sinergi lintas sektor yang terus diperkuat.
Pemprov Riau, lanjut Syahrial, menjalankan berbagai strategi untuk menekan gejolak harga pangan. Mulai dari optimalisasi peran BUMD Pangan Riau, pembukaan Toko Pengendalian Inflasi Pangan (TOPAN), hingga pengoperasian toko pangan keliling atau TOPLING yang menyasar daerah rawan lonjakan harga.
Selain itu, operasi pasar murah rutin digelar di ratusan titik. Pemerintah juga memperkuat kerja sama antarwilayah, mendorong kontrak farming, pengembangan budidaya cabai secara langsung di lapangan, serta menggandeng Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat distribusi pangan.
“Semua langkah ini kami susun berbasis data dan kondisi riil, bukan sekadar perhitungan di atas kertas,” ujarnya.
Memasuki tahun 2026, Pemprov Riau menargetkan inflasi tetap terjaga dalam koridor nasional dengan fokus pada ketahanan pasokan dan efisiensi distribusi bahan pokok.
Syahrial menegaskan, data yang dirilis BPS menjadi landasan utama pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, termasuk dalam mengawal implementasi RPJMD Provinsi Riau 2025–2029.
“Data statistik adalah pijakan arah kebijakan. Dengan itu, pembangunan daerah bisa berjalan lebih terukur dan berkelanjutan,” tutupnya.
