Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat pengawasan Perencanaan Anggaran Daerah 2026 dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau. Langkah tersebut ditandai melalui penandatanganan komitmen bersama dalam agenda entry meeting di Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Selain menyepakati penguatan pengawasan perencanaan dan penganggaran, pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 yang menjadi bahan evaluasi tata kelola pembangunan di Provinsi Riau.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan LED yang disusun BPKP merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas pembangunan dan efektivitas perencanaan pemerintah daerah.
“Melalui Laporan Eksekutif Daerah ini kita dapat menilai kinerja pembangunan dan kualitas perencanaan secara objektif, sekaligus mengetahui area yang perlu segera diperbaiki agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” ujarnya.
Menurut SF Hariyanto, sejumlah indikator pembangunan di Riau menunjukkan tren positif. Salah satunya terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 76,31 persen.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat ketimpangan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir. Akses terhadap air minum layak, sanitasi yang memadai, serta layanan listrik selama 24 jam masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
Di sisi lain, beberapa daerah juga masih menghadapi persoalan kapasitas fiskal dan tunda bayar. Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan perencanaan pendapatan yang belum sepenuhnya akurat.
“Masalah tunda bayar harus menjadi pelajaran penting. Perencanaan pendapatan dan belanja daerah ke depan harus lebih realistis dan akurat. Kami juga mendorong pemerintah daerah beralih dari pendekatan yang berorientasi pada input menjadi berbasis hasil agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan perencanaan anggaran daerah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Ia berharap komitmen yang telah dibangun bersama dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan perencanaan yang lebih terukur dan akuntabel, setiap kebijakan serta alokasi anggaran diharapkan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Riau.***
