Taktiknews,com, Pekanbaru – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai menggenjot penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setelah menerima data 393 ribu kendaraan yang menunggak pajak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Total tunggakan yang harus dikejar mencapai Rp159 miliar.
Data wajib pajak tersebut diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (8/6/2026).
SF Hariyanto mengatakan data tersebut harus segera ditindaklanjuti agar potensi penerimaan daerah yang masih tertahan dapat masuk ke kas pemerintah dan dimanfaatkan untuk pembangunan.
“Sudah kita serahkan dokumennya. Dan kita minta Pemko Pekanbaru segera bergerak, mengejar pemilik kendaraan agar segera membayarkan pajaknya. Supaya PAD bisa kita tingkatkan, karena ini jumlahnya cukup banyak,” kata SF Hariyanto, dari pantauan Taktiknews.com, Senin (8/6/2026).
Berdasarkan data yang diserahkan, terdapat sekitar 393 ribu kendaraan di Kota Pekanbaru yang masih memiliki tunggakan PKB. Nilai tunggakan tersebut mencapai Rp159 miliar dan menjadi target penagihan hingga akhir tahun 2026.
“Total tunggakannya mencapai Rp159 miliar, kalau setengahnya saja bisa dikejar oleh Pemko kan lumayan dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menargetkan sedikitnya 60 persen dari total tunggakan dapat tertagih tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, Pemko Pekanbaru menyiapkan pendekatan berbeda dengan melibatkan kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
Menurut Agung, pendekatan langsung kepada masyarakat dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dibandingkan tindakan penegakan di lapangan.
“Jadi kami melihat, bahwa masyarakat hanya malas bukan tidak ada uang untuk membayar pajak. Maka dari itu, kami berdayakan kader PKK untuk datang ke rumah masyarakat, sehingga mereka bisa membayarkan pajak tanpa harus repot pergi ke kantor Samsat,” katanya.
Program tersebut digagas melalui kerja sama Pemko Pekanbaru dan TP-PKK Kota Pekanbaru. Para kader akan melakukan pendataan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu.
Kepala UPT Pendapatan 1 Bapenda Kota Pekanbaru, Fitri Wulandari, menjelaskan sebanyak 389 kader PKK dari lima kecamatan telah mendapatkan pembekalan untuk mendukung program tersebut.
“Kader PKK diminta untuk mendata dan mengimbau masyarakat membayar pajak kendaraan. Selain itu, mereka juga mendata jumlah kendaraan serta status pajak yang sudah atau belum dibayarkan,” jelasnya.
Lima kecamatan yang menjadi fokus awal program tersebut yakni Kecamatan Pekanbaru Kota, Lima Puluh, Sail, Tenayan Raya, dan Kulim yang memiliki jumlah objek pajak cukup tinggi.***
