Kampar, Taktiknews.com – Puluhan perusahaan pers yang telah bermitra dengan Kominfo Kabupaten Kampar menyatakan kekecewaan mereka atas ketidakmerataan distribusi pesanan publikasi tahun anggaran 2024 di antara perusahaan media, yang diduga tidak transparan.
Awal tahun 2024, sejumlah perusahaan pers mengajukan kerjasama media melalui website resmi Dinas Komunikasi Informasi, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Kampar, https://e-wartawan.kamparkab.go.id/, untuk mengunggah data perusahaan pers terkait kegiatan pemerintah daerah Kampar.
Namun, meskipun terlihat lolos verifikasi di e-wartawan Kampar, pembagian pesanan dilakukan secara tidak transparan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan perusahaan pers yang tidak mendapat tanggapan dari pihak Diskominfo Kabupaten Kampar di bawah kendali Irwan AR sebagai Plt Kepala Dinas.
Seorang pemilik perusahaan pers yang lolos verifikasi mengkritik sikap pejabat Diskominfo Kampar yang dianggap tidak transparan terkait dana publikasi media dari APBD tahun 2024.
“Beberapa rekan pemilik perusahaan pers mengeluh karena tidak mendapat pesanan, meskipun mereka terdaftar sebagai wartawan di aplikasi E-Wartawan Diskominfo Kampar. Kami juga memiliki Biro atau Kepala Perwakilan di Kabupaten Kampar,” ujar MW pada Rabu (3/4/24).
Akibat ketidaktransparanan tersebut, pemilik perusahaan pers menduga ada permainan dalam pembagian dana publikasi APBD Kampar di Diskominfo, dengan Kabid Komunikasi, PPTK, dan Plt Kepala Diskominfo Kampar diduga melakukan seleksi yang tidak adil.
“Maka dari itu, kami berharap kepada Pj Bupati Kampar untuk menyelidiki aliran dana publikasi di Diskominfo Kampar. Jika ada ketidakberesan, copot atau ganti pejabat yang tidak transparan dalam pembagian anggaran publikasi media,” tutupnya.
Informasi dari pemilik perusahaan pers menyebutkan bahwa selama kepemimpinan Irwan AR dan Sri sebagai Kabid Kominfo Kampar, pembagian pesanan publikasi di Diskominfo Kampar diduga tidak merata dan diskriminatif.
Irwan AR dan Sri belum memberikan klarifikasi terkait hal ini, namun redaksi berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut.
LSM Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Provinsi Riau menyoroti kinerja Plt Kadis dan Kabid Kominfo Kampar yang dinilai belum maksimal dalam hal transparansi terhadap perusahaan pers yang telah bermitra.
“Selama kepemimpinan Irwan AR dan Sri, banyak hal yang tidak beres di Diskominfo Kampar, terutama terkait anggaran publikasi media yang tidak terbuka,” kata Emos Gea, Ketua LSM Gerak Riau.
Emos Gea menyebutkan bahwa Irwan AR dan Sri tidak layak memimpin Diskominfo Kampar, dan harus dicopot demi menjaga nama baik instansi tersebut.
“Jika terus seperti ini, Diskominfo Kampar akan tercoreng di mata publik. Kami minta kepada Pj Bupati Kampar untuk segera mencopot Irwan AR dan Sri dari jabatannya,” tegas Emos Gea.
