Meranti, Taktiknews.com – Upaya memastikan masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan sosial tidak luput dari pendataan terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hingga Rabu (11/11/2026), pendataan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) telah menjangkau 40.929 kepala keluarga (KK), atau mencapai 60,59 persen.
Untuk memperluas jangkauan tersebut, Pemkab Meranti menyiapkan langkah percepatan dengan melibatkan ASN, tenaga pendidik, hingga tenaga kesehatan yang memiliki akses langsung ke masyarakat.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut dipandang strategis karena mereka memiliki jaringan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk hingga tingkat desa. Pemerintah daerah ingin memastikan proses pendataan tidak hanya berjalan melalui instansi terkait, tetapi juga menjangkau lingkungan masyarakat secara lebih luas.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi percepatan Perlinsos di Ruang Rapat Dinsos P3AP2KB, Selatpanjang. Pertemuan dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Randolph Hutauruk, yang mewakili Bupati Asmar.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kepulauan Meranti, Rhokaizal, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam memastikan warga yang memenuhi persyaratan masuk dalam pendataan. Menurutnya, kelengkapan informasi tersebut menjadi salah satu landasan pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan pada masa mendatang.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat membantu menyisir masyarakat di lingkungan masing-masing. Tujuannya agar tidak ada warga yang tertinggal dari pendataan, karena data Perlinsos ini menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran berbagai program bantuan pemerintah ke depan,” ujarnya.
Rhokaizal juga mengingatkan masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aktivasi identitas tersebut dapat mendukung proses pendaftaran maupun pengajuan sanggahan secara mandiri.
Dalam kesempatan yang sama, Randolph Hutauruk meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menunjukkan komitmen nyata, terutama dalam memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat kurang mampu.
“Kita membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar cakupan pendataan ini semakin luas. Prinsipnya, jangan sampai ada masyarakat yang berhak justru tertinggal dari pendataan,” tegasnya.
Ia sekaligus mengingatkan bahwa pencatatan dalam Portal Perlinsos tidak dapat diartikan sebagai jaminan memperoleh bantuan sosial. Setiap calon penerima tetap harus memenuhi persyaratan melalui tahapan verifikasi dan pemadanan data sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita membantu masyarakat untuk mendaftar dan memastikan datanya terdata. Namun, perlu dipahami bahwa terdaftar di Perlinsos bukan berarti otomatis mendapatkan bantuan. Penentuan kelayakan tetap melalui proses verifikasi dan pemadanan data sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, BKPSDM menyatakan kesiapan mendorong pejabat struktural di seluruh OPD dan kecamatan menjadi agen Perlinsos. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan pelibatan kepala sekolah, sedangkan Dinas Kesehatan akan mengoptimalkan jaringan tenaga kesehatan hingga ke tingkat desa.
Pembagian peran tersebut diharapkan membuat proses pendataan lebih efektif sekaligus membantu masyarakat memahami perbedaan antara pendaftaran dan penetapan penerima bantuan sosial. Dengan begitu, perluasan cakupan dapat berjalan seiring dengan ketepatan proses verifikasi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinsos P3AP2KB, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perwakilan BKPSDM, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Dinas Kesehatan, serta sejumlah pejabat terkait.**
