Pekanbaru, Taktiknews.com – Penguatan ekonomi aparatur menjadi perhatian Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin. Ia mendorong pembentukan koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai salah satu upaya mendukung kesejahteraan ASN, sekaligus mengusulkan pengaturan fasilitas pinjaman agar akses pembiayaan pegawai tidak berkembang menjadi beban keuangan.
Gagasan tersebut disampaikan Muzamil saat mengikuti pengarahan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI mengenai kebijakan PRO-ASN di Pekanbaru. Kegiatan itu dihadiri Kepala BKN RI Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto.
Dalam kesempatan itu, Muzamil memaparkan tantangan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama kondisi keuangan belanja pegawai serta persoalan ekonomi yang dihadapi sejumlah ASN.
Menurutnya, tuntutan terhadap kedisiplinan, profesionalisme, dan peningkatan kinerja aparatur perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kondisi kesejahteraan. Persoalan ekonomi yang dihadapi pegawai dapat memengaruhi motivasi dan konsentrasi mereka dalam menjalankan tugas.
“Bagaimanapun manajemen yang kita terapkan kepada pegawai akan menjadi tantangan ketika mereka sedang menghadapi persoalan keuangan yang cukup berat. Kondisi seperti ini tentu tidak mudah dan juga terjadi di berbagai perangkat daerah,” ujar Muzamil.
Sebagai salah satu langkah yang perlu mendapat perhatian, ia meminta BKN memberikan masukan terkait pengaturan fasilitas pinjaman ASN melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Menurutnya, mekanisme pembiayaan harus berjalan secara sehat dan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan tekanan keuangan berlebihan bagi pegawai.
Selain persoalan pinjaman, Muzamil mengusulkan penguatan koperasi Korpri agar dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi aparatur. Ia berharap pembentukannya dapat segera direalisasikan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.
“Kami berharap adanya dukungan terkait pengaturan peminjaman pegawai. Selain itu, kami juga ingin mendorong pengaturan koperasi Korpri agar dapat segera kami implementasikan, tentunya tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun perizinan di kemudian hari,” katanya.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala BKN RI Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa Korpri dapat mendirikan koperasi sendiri. Ia menyebut ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi saat ini telah memberikan kemudahan bagi pembentukan lembaga tersebut.
“Untuk koperasi sudah bisa langsung didirikan. Pengaturan dalam Undang-Undang Koperasi saat ini sudah sangat memudahkan. Korpri juga dapat mendirikan koperasi sendiri, dan di BKN kami juga telah melaksanakannya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan BKN dalam memperkuat tata kelola manajemen ASN di Provinsi Riau. Ia juga memaparkan perkembangan penerapan manajemen talenta, salah satunya melalui keberhasilan UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau meraih Akreditasi A dari BKN dengan nilai 96.
SF menegaskan, manajemen talenta harus menjadi instrumen untuk menempatkan aparatur berdasarkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, pegawai yang memiliki kemampuan serta kinerja baik memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kariernya.
“Manajemen talenta harus mampu memastikan pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja baik mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dalam pengisian jabatan, kita harus mengedepankan kemampuan, integritas, dan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Pembahasan tersebut mempertemukan dua aspek penting dalam pembenahan birokrasi, yakni pengembangan kualitas aparatur dan perhatian terhadap kondisi ekonomi pegawai. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat penerapan kebijakan PRO-ASN bersama BKN agar pengelolaan kepegawaian semakin profesional dan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Muzamil mengikuti kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri, Kepala BKPSDM Bakharudin, serta Sekretaris BKPSDM Siti Rodhiyah.**
