TAKTIKNEWS.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menerima audiensi pengurus dan staf Koperasi Produksi Hasil Hutan Silva di Ruang Transit Balai Pauh Janggi, Kompleks Kediaman Gubernur Riau, Jumat (6/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi. Dalam kesempatan itu, pihak koperasi menyampaikan aspirasi serta berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan kepada Plt Gubernur Riau.
SF Hariyanto menyambut baik kedatangan pengurus dan staf koperasi tersebut. Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendukung kemajuan dan aktivitas ekonomi masyarakat, selama pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Tadi kita sudah bersilaturahmi dengan pengurus Koperasi Hasil Hutan Silva. Ya, kita menyambut baik,” kata SF Hariyanto.
Ia menegaskan, dukungan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat harus tetap berjalan sesuai aturan.
“Kita mendukung segala kemajuan di Provinsi Riau. Namun, tetap harus sejalan dengan aturan,” katanya.
Sementara itu, Staf Koperasi Produksi Hasil Hutan Silva, Alfan, menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemprov Riau yang telah menerima audiensi tersebut.
Ia berharap pertemuan itu menjadi awal terjalinnya komunikasi dan silaturahmi yang lebih baik antara pihak koperasi dengan pemerintah daerah.
“Dengan adanya pertemuan ini dapat terjalinnya silaturahmi,” kata Alfan.
Alfan menjelaskan, Koperasi Produksi Hasil Hutan Silva menaungi sekitar 150 kelompok tani dengan jumlah panglong mencapai 52 unit. Keberadaan panglong tersebut selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurutnya, aktivitas tersebut menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat pesisir. Selain menopang ekonomi keluarga, kegiatan itu juga menggerakkan perputaran ekonomi lokal dan menjaga keberlangsungan usaha masyarakat yang telah berjalan secara turun-temurun.
Alfan menambahkan, pihak koperasi berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Koperasi juga berharap aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Karena itu, kita berharap pemerintah dapat memberikan arahan dan pendampingan agar seluruh aktivitas koperasi berjalan sesuai regulasi,” pungkasnya.***
