Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegaskan komitmennya menjadikan persoalan banjir sebagai isu prioritas pada tahun 2026. Salah satu langkah besar yang disiapkan adalah normalisasi saluran drainase sepanjang kurang lebih 900 kilometer di seluruh wilayah kota.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyampaikann program ini difokuskan untuk mengembalikan fungsi drainase yang selama ini terganggu akibat pendangkalan, sedimen, dan tumpukan sampah.
“Target kita jelas, bagaimana saluran drainase yang ada bisa kembali berfungsi optimal. Normalisasi ini bukan sekadar bersih-bersih, tapi memastikan aliran air benar-benar tersambung dan lancar,” ujar Agung Nugroho, Kamis (5/2/2026) kepada Taktiknews.com.
Menurutnya, pekerjaan normalisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pemerintah kecamatan juga dilibatkan untuk menangani drainase lingkungan yang kerap luput dari perhatian.
Langkah teknis yang dilakukan mencakup pembersihan sampah, pengangkatan lumpur dan sedimen, hingga pendalaman parit yang mengalami penyempitan. Upaya ini dinilai penting agar debit air hujan dapat tertampung dan dialirkan dengan baik, terutama di kawasan rawan genangan.
Banjir memang menjadi sorotan serius Pemko Pekanbaru. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengungkapkan bahwa sektor drainase mendapat alokasi anggaran cukup besar pada tahun ini.
“Drainase menjadi fokus utama kita di 2026. Anggarannya cukup signifikan, sekitar Rp100 miliar, karena kita ingin penanganannya betul-betul berdampak,” kata Markarius Anwar, Selasa (27/1/2026).
Saat ini, pemerintah kota tengah melakukan pendataan ulang titik-titik rawan banjir. Tim gabungan dari Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) diterjunkan untuk memetakan saluran drainase yang tidak berfungsi optimal.
Seluruh pekerjaan normalisasi dan perbaikan drainase ini akan mengacu pada master plan pengendalian banjir yang telah disusun Pemko Pekanbaru. Tahapan awal difokuskan pada saluran drainase berukuran besar, sebelum dilanjutkan ke drainase skala kecil di kawasan permukiman warga.
Pemko berharap, langkah terintegrasi ini mampu menekan risiko banjir tahunan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara berkelanjutan.***
