TaktikNews.com, Bengkalis – Musim kemarau yang belum genap dua bulan kembali memperlihatkan lemahnya sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bengkalis, Riau. Hingga Senin (9/2/2026), kebakaran dilaporkan telah menghanguskan sedikitnya 64 hektare lahan, tersebar di hampir seluruh kecamatan.
Kondisi ini menjadi peringatan serius, mengingat status siaga karhutla masih terbatas di enam desa pada tiga kecamatan. Di tengah klaim petugas yang menyebut api telah berhasil dikendalikan, kemunculan titik api baru di Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, justru menunjukkan ancaman kebakaran belum sepenuhnya berakhir.
Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Bengkalis, Erzansyah, menyebut sebagian besar lahan yang terbakar merupakan lahan milik masyarakat dengan vegetasi perkebunan kelapa sawit.
“Cuaca panas disertai angin kencang sangat menyulitkan pemadaman. Di Tanjung Leban saja, kebakaran sudah meluas hingga 15 hektare hanya dalam waktu satu minggu,” ujarnya kepada TaktikNews.com, Senin (9/2/2026).
Karakteristik lahan gambut yang mendominasi wilayah Bengkalis membuat api kerap menjalar di bawah permukaan tanah. Kondisi ini menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan secara tuntas, meski di permukaan tampak telah padam.
Data Pusdalops BPBD Bengkalis mencatat Kecamatan Bandar Laksamana sebagai wilayah dengan dampak terparah. Sedikitnya 10 titik panas (hotspot) terdeteksi dengan total luas kebakaran mencapai 27 hektare, tertinggi dibanding kecamatan lain.
Tingginya angka tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan di lapangan, terutama di kawasan terpencil dan perbatasan yang sulit dijangkau aparat.
“Hampir semua kecamatan terdampak, kecuali Kecamatan Pinggir yang hingga saat ini masih relatif aman,” ungkap Erzansyah.
Meski sejumlah titik disebut telah memasuki tahap pendinginan, istilah tersebut dinilai belum menjamin api benar-benar padam. Tanpa hujan lebih dari satu bulan terakhir, bara api di kedalaman gambut tetap berpotensi muncul kembali sewaktu-waktu.
Kondisi ini memicu kritik terhadap pola penanganan karhutla yang dinilai masih reaktif. Upaya pemadaman dan koordinasi intensif baru dilakukan setelah kebakaran meluas, sementara langkah pencegahan dini, edukasi masyarakat, dan penegakan sanksi terhadap pemilik lahan yang lalai dinilai belum optimal.
Hingga berita ini diturunkan, luas kebakaran 64 hektare diperkirakan masih berpotensi bertambah jika kondisi cuaca kering terus berlanjut. Pemerintah daerah pun ditantang untuk menunjukkan strategi konkret dalam menghadapi ancaman karhutla, bukan sekadar mengandalkan pemadaman manual dan berharap hujan turun di tengah cuaca ekstrem.***
