Taktiknews.com, Pekanbaru – Ekonomi Riau tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu fluktuasi harga minyak dunia. Pada Triwulan I 2026, perekonomian Provinsi Riau tercatat tumbuh 4,89 persen secara tahunan (year-on-year), didukung kinerja industri pengolahan, perdagangan, dan investasi yang tetap solid.
Dari pantauan Taktiknews.com, pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan membaiknya kinerja pendapatan pemerintah daerah hingga pertengahan tahun, meski realisasi belanja masih perlu dipercepat agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Adnan Wimbyarto, mengatakan hingga Juni 2026 realisasi pendapatan daerah mencapai Rp12,18 triliun atau 37,41 persen dari target APBD tahun berjalan.
“Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp12,18 triliun atau 37,41 persen dari target pendapatan tahun 2026. Secara tahunan, pendapatan daerah tumbuh sebesar 2,95 persen,” katanya kepada Taktiknews.com, Kamis (30/7/2026) di Pekanbaru.
Menurut Adnan, peningkatan pendapatan daerah terutama ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh 31,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, pendapatan transfer juga masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 90,16 persen.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara di Provinsi Riau hingga Juni 2026 mencapai Rp15,25 triliun atau 52,11 persen dari target APBN. Angka tersebut meningkat 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penerimaan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp8,63 triliun atau tumbuh 23,94 persen secara tahunan, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp5,96 triliun yang naik 28,73 persen, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp662,15 miliar atau meningkat 8,74 persen.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp10,54 triliun atau 31,32 persen dari pagu APBD. Secara tahunan, realisasi belanja mengalami kontraksi sebesar 2,56 persen.
“Kontraksi terutama dipengaruhi oleh perlambatan realisasi belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja, APBD se-Provinsi Riau sampai dengan Mei 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp1,61 triliun,” ungkapnya.
Adnan menilai kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal pemerintah daerah masih cukup besar untuk mendukung percepatan pembangunan pada semester kedua tahun ini. Namun, ia mengingatkan agar belanja daerah segera dipercepat sehingga mampu memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Untuk itu Kanwil DJPB Provinsi Riau akan mengundang dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang realisasi belanja modal, bansos dan subsidinya masih rendah dan mendorong pemda dimaksud untuk melakukan akselerasi pelaksanaan realisasi anggaran,” ungkapnya lagi kepada Taktiknews.com.
Dalam pemaparannya, Adnan juga menjelaskan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Juni 2026 telah mencapai Rp9,39 triliun atau 52,83 persen dari pagu. Meski secara tahunan mengalami kontraksi 15,51 persen akibat menurunnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) masih menunjukkan tren positif.
Di tingkat regional, APBN Riau juga masih mencatatkan kinerja yang sehat. Dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp15,25 triliun dan belanja negara sebesar Rp14,01 triliun, APBN Regional Riau hingga Juni 2026 membukukan surplus sebesar Rp1,23 miliar.
Sementara itu, penerimaan pajak pada Juni 2026 meningkat signifikan sebesar 33,88 persen menjadi Rp8,63 triliun. Pertumbuhan tertinggi berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang melonjak 356,42 persen atau bertambah Rp884,85 miliar.
Kenaikan terbesar terjadi pada PPh Pasal 25/29 Badan dari sektor industri pengolahan yang tumbuh 630,37 persen atau naik Rp787,96 miliar, disusul sektor pertanian yang meningkat 511,09 persen atau bertambah Rp98,17 miliar.
Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Juni 2026 mencapai Rp5,96 triliun atau setara 99,13 persen dari target. Pemerintah berharap tren positif tersebut dapat terus berlanjut seiring dengan meningkatnya kinerja APBD dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.***
