TAKTIKNEWS.COM – Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Riau Densus 88 Antiteror Polri turut berperan aktif dalam kegiatan Penguatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD-PE) Provinsi Riau Tahun 2026–2029.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Dionisius Elvan Swasono, perwakilan Kemenko Polkam, Kemendagri, unsur intelijen, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Riau Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Sunadi, hadir sebagai salah satu narasumber. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan perkembangan situasi dan potensi ancaman penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET), serta Nihilistic Violent Extremism (NVE) di Provinsi Riau.
Dalam pemaparannya, Kombes Pol Sunadi menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun sistem pencegahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Ia juga menjelaskan berbagai langkah strategis Satgaswil Riau melalui program RATAKAN (Riau Tangkal Kekerasan dan Kembangkan Nilai Kebangsaan). Program tersebut telah menjangkau 151 sekolah dengan sasaran edukasi sebanyak 34.392 siswa dan 3.386 guru.
Selain memperkuat edukasi di lingkungan pendidikan, Satgaswil Riau turut mengembangkan Kelompok Kesadaran dan Kewaspadaan Dini (KOPDARWAS) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendeteksi potensi penyebaran paham ekstremisme.
Satgaswil Riau juga membentuk Pos Lingkungan Deradikalisasi sebagai wadah pendampingan dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme.
Dalam kesempatan tersebut, Kasatgaswil Riau turut menyoroti meningkatnya tantangan penyebaran paham ekstremisme melalui media sosial dan ruang digital, khususnya yang menyasar anak-anak dan generasi muda.
Oleh karena itu, penguatan literasi digital, wawasan kebangsaan, dan ketahanan keluarga dinilai menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa penyusunan RAD-PE merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut dinilai penting mengingat Indeks Potensi Radikalisme Provinsi Riau pada 2024 tercatat sebesar 12,8. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan indeks nasional yang berada pada angka 11,6.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan program pencegahan ekstremisme ke dalam kebijakan pembangunan daerah, memperkuat pemetaan potensi kerawanan wilayah, serta meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga.
Keterlibatan Satgaswil Riau Densus 88 Antiteror Polri sebagai narasumber menjadi wujud komitmen dalam mendukung penyusunan RAD-PE yang berbasis pada kondisi dan kebutuhan daerah.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mencegah berkembangnya paham ekstremisme berbasis kekerasan.
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIB tersebut diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama para peserta. Seluruh rangkaian kegiatan selesai pada pukul 12.30 WIB dalam keadaan aman dan kondusif.
Diharapkan, penyusunan RAD-PE Provinsi Riau Tahun 2026–2029 dapat menghasilkan langkah pencegahan yang lebih terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan guna menjaga keamanan, memperkuat ketahanan masyarakat, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di Provinsi Riau.***
