Taktiknews.com, Siak – Pemerintah Kabupaten Siak menyalurkan bantuan sosial kepada puluhan ribu keluarga kurang mampu sepanjang periode Januari-Maret 2026. Total sedikitnya 25.521 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan dari berbagai program jaring pengaman sosial pemerintah pusat.
Data dari Kementerian Sosial RI menunjukkan, bantuan tersebut terbagi dalam beberapa skema. Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar 10.358 KPM yang termasuk dalam kategori ekonomi terbawah atau desil 1-4. Sementara itu, bantuan sembako diberikan kepada 15.173 KPM yang berada pada kelompok desil 1-5.
Selain bantuan tunai dan sembako, pemerintah juga menanggung pembayaran iuran kesehatan masyarakat miskin melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per bulan. Total warga Siak yang masuk dalam program PBI mencapai 98.103 jiwa selama periode yang sama.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Siak, Wan Idris, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi lintas wilayah untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Surat resmi dari Kementerian Sosial menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyaluran bantuan melalui Bank Mandiri.
“Untuk bantuan sembako, kami sudah mengirimkan pemberitahuan kepada camat, penghulu, lurah, serta petugas sosial di tingkat kecamatan dan kampung agar membantu proses penyaluran sehingga tepat sasaran,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Penyaluran PKH sendiri dilaporkan telah berjalan untuk tahap awal Januari–Maret. Dinas Sosial juga membuka layanan pengaduan bagi warga yang merasa sudah memenuhi syarat tetapi belum menerima bantuan.
Menanggapi seringnya muncul polemik terkait ketepatan data penerima bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan komitmen transparansi. Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan publikasi daftar penerima bantuan di kantor kampung dan kelurahan.
Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Bupati Siak Nomor 400.9/PPJS/39 Tahun 2026 yang menginstruksikan aparatur wilayah untuk mengumumkan nama penerima bansos kepada masyarakat.
“Tujuannya agar masyarakat bisa melakukan pengawasan secara terbuka sehingga bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” tambah Wan Idris.
Pemkab Siak juga memperkuat sistem pendataan melalui pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Operator desa diminta aktif melakukan pembaruan data melalui aplikasi SIKS-NG, termasuk mekanisme pengusulan dan penghapusan penerima bantuan.
Pengusulan bantuan sosial dijadwalkan berlangsung setiap tanggal 1–11 setiap bulan, sementara pembaruan data dapat dilakukan setiap hari berdasarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Selain jalur formal melalui RT dan RW, masyarakat juga dapat mengajukan usul atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos milik Kemensos. Proses verifikasi juga melibatkan pendamping PKH, petugas BPS, hingga layanan pusat seperti Call Center Kemensos 171 dan kanal komunikasi resmi lainnya.
Selain program bantuan pusat, Pemkab Siak juga tengah mempersiapkan bantuan sosial untuk 232 anak yatim pada periode Januari–Maret 2026. Bantuan ini direncanakan cair menjelang perayaan Idulfitri 1447 H.
Wan Idris menegaskan bahwa meski anggaran daerah memiliki keterbatasan, pemerintah tetap berupaya memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat rentan.
“Meski dalam kondisi keterbatasan anggaran, kami tetap berupaya menyalurkan bantuan bagi anak yatim menjelang Idulfitri,” tuturnya.
Polemik utama yang mengemuka dalam program ini adalah akurasi data penerima bansos serta upaya pemerintah daerah meningkatkan transparansi agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan menghindari konflik sosial di masyarakat.***
