Taktiknews.com, Pekanbaru – Penurunan DBH Sawit Riau yang diterima Pemerintah Provinsi Riau dari pemerintah pusat mendapat sorotan dari DPRD Riau. Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mempertanyakan turunnya alokasi dana tersebut di tengah tingginya pertumbuhan ekspor kelapa sawit nasional.
Kepada Taktiknews.com, Sabtu (13/7/2026), Abdullah menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan perkembangan sektor perkebunan sawit yang terus menunjukkan tren positif.
“Harusnya dengan pertumbuhan ekspor yang semakin tinggi, tentunya DBH yang diterima Riau juga menigkat. Akan tetapi, justru malah terjadi penurunan terhadap DBH Sawit,” ungkap Abdullah.
Menurut Abdullah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, daerah penghasil memperoleh alokasi sebesar 4 persen. Namun, ia menilai besaran dana yang diterima Riau saat ini justru mengalami penurunan.
Politisi PKS itu menyebut kondisi tersebut sebagai anomali. Pasalnya, peningkatan aktivitas ekspor sawit seharusnya berbanding lurus dengan pendapatan daerah dari sektor tersebut.
Dari pantauan Taktiknews.com, Riau hingga kini masih menjadi salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Karena itu, penurunan DBH sawit dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.
Untuk mengurai persoalan tersebut, DPRD Riau berencana melakukan rekonsiliasi data guna mengetahui penyebab rendahnya DBH Sawit yang diterima daerah.
“Ini kan anomali, makanya perlu rekonsiliasi data, dimana supaya DBH sawit ini meningkat, karena Riau produksi sawit terbesar di Indonesia,” sebutnya kepada Taktiknews.com.
Abdullah menegaskan DPRD Riau akan memperdalam analisis bersama kementerian terkait untuk memastikan skema pembagian dana berjalan sesuai kondisi riil sektor perkebunan sawit dan memberikan manfaat optimal bagi daerah penghasil.***
