Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Kota Pekanbaru mempercepat program pemerataan akses internet gratis bagi masyarakat melalui pembangunan jaringan WiFi publik yang kini mulai diarahkan hingga ke tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
Kebijakan ini menyoroti isu penting: kesenjangan akses digital yang masih dirasakan sebagian warga, terutama di lingkungan permukiman padat.
Program ini tidak sekadar menghadirkan koneksi internet gratis, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Pemko menilai bahwa akses internet saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, bukan lagi sekadar fasilitas tambahan.
Wali Kota Agung Nugroho menjelaskan bahwa setiap titik WiFi publik yang disiapkan memiliki kapasitas cukup besar, yakni mampu melayani antara 100 hingga 500 pengguna dalam satu waktu.
Dengan kapasitas tersebut, pemerintah berharap tidak terjadi penumpukan pengguna yang bisa menurunkan kualitas jaringan.
“Pemasangan dilakukan di titik-titik strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Seperti ruang terbuka, area baca, lingkungan permukiman, hingga sekolah yang dinilai aman,” ujar Agung kepada Taktiknews.com, Senin (30/3/2026).
Ia menegaskan, arah kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan jaringan internet, tetapi juga pada pemanfaatannya secara produktif.
WiFi publik diharapkan menjadi sarana pendukung kegiatan belajar, akses informasi, hingga peningkatan literasi digital masyarakat.
Di balik perluasan akses ini, Pemko Pekanbaru juga menaruh perhatian serius pada potensi dampak negatif penggunaan internet.
Salah satu isu utama yang disorot adalah maraknya konten negatif di ruang digital, termasuk judi daring dan aktivitas tidak produktif yang dapat merugikan masyarakat.
Untuk itu, pemerintah memastikan bahwa seluruh jaringan WiFi publik akan dilengkapi sistem pengawasan dan penyaringan konten.
Teknologi filter akan diterapkan guna membatasi akses ke situs-situs yang dianggap berbahaya atau tidak sesuai dengan norma.
“Kami tidak ingin WiFi gratis ini justru dimanfaatkan untuk hal-hal negatif. Karena itu, sistem akan dikontrol dan diawasi agar penggunaannya tetap sehat,” tegas Agung.
Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah preventif dalam melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja yang menjadi pengguna aktif internet.
Dengan adanya pembatasan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan internet secara lebih bijak.
Menariknya, program WiFi publik ini juga akan diintegrasikan dengan layanan pengaduan masyarakat berbasis digital yang dikenal dengan nama “Lapor Pak Camat”.
Inovasi ini memungkinkan warga menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada pemerintah tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
Melalui jaringan WiFi yang tersedia, masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan tersebut kapan saja.
Pemerintah bahkan akan membuka akses komunikasi secara transparan dengan mempublikasikan nomor kontak pejabat terkait, mulai dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan.
Langkah ini dinilai sebagai upaya memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan responsivitas pelayanan publik.
“Warga bisa langsung menyampaikan laporan, keluhan, atau aspirasi. Ini bagian dari keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan,” jelas Agung.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan mekanisme evaluasi berkala.
Survei akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana WiFi publik benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat serta mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan.
Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar perbaikan dan pengembangan program ke depan. Pemerintah tidak ingin program ini hanya berhenti pada tahap penyediaan fasilitas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Dalam jangka panjang, Pemko menargetkan seluruh wilayah RT dan RW di Pekanbaru memiliki akses WiFi publik. Target ini cukup ambisius, namun dinilai realistis mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap internet.
Dengan pemerataan ini, diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses informasi hanya karena keterbatasan kuota internet.
Selain itu, program ini juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi digital di tingkat lokal.
Percepatan pembangunan WiFi publik ini menegaskan bahwa akses internet kini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern.
Mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga layanan pemerintahan, semuanya semakin bergantung pada konektivitas digital.
Pemko Pekanbaru berupaya menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga terarah dan berkelanjutan.
Fokus utama tidak hanya pada pemerataan akses, tetapi juga pada kualitas penggunaan internet itu sendiri.
Dengan kombinasi antara penyediaan fasilitas, pengawasan konten, serta integrasi layanan publik, program ini diharapkan mampu menjadi model pengembangan kota berbasis digital yang inklusif.
Isu pemerataan akses internet dan penggunaan yang sehat kini menjadi perhatian utama, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi.
Pemko Pekanbaru pun menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan seimbang antara kemudahan akses dan tanggung jawab penggunaan.***
