TaktikNews.com, Pekanbaru – Kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berbagai program strategis yang dijalankan dinilai berhasil memperluas akses layanan keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, menyampaikan bahwa capaian tersebut sejalan dengan tren positif nasional berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Secara nasional, tingkat literasi keuangan pada 2025 mencapai 66,46 persen. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan pemahaman masyarakat terhadap keuangan semakin baik,” ujar Helmi saat dikonfirmasi TaktikNews.com, Rabu (11/2/2026).
Tak hanya literasi, tingkat inklusi keuangan nasional juga mengalami lonjakan. Pada 2025, inklusi keuangan tercatat berada di angka 80,51 persen, meningkat signifikan dibandingkan 2024 yang masih di kisaran 75 persen.
Menurut Helmi, peningkatan indikator nasional tersebut turut berdampak positif terhadap kinerja TPAKD di daerah, termasuk Provinsi Riau. Sepanjang 2025, TPAKD Riau mencatatkan sejumlah capaian penting di bidang edukasi, literasi, dan pembiayaan.
“TPAKD Provinsi Riau telah melaksanakan 26 kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas anggota TPAKD,” jelasnya.
Program tersebut menyasar berbagai segmen masyarakat, mulai dari pelajar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga masyarakat umum. Tujuannya untuk memperluas pemahaman terhadap produk, layanan, serta manfaat sektor jasa keuangan.
Pada sektor pembiayaan usaha produktif, TPAKD Riau mencatat realisasi yang melampaui target. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi), dari target 155.678 debitur, terealisasi sebanyak 171.077 debitur atau mencapai sekitar 109 persen.
Total nilai pembiayaan yang tersalurkan sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp9,97 triliun, menunjukkan tingginya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan.
Sementara itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga terus diperkuat. Dari target lebih dari 1,45 juta pelajar, realisasi mencapai hampir 1,3 juta pelajar atau sekitar 89 persen.
Helmi menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa akses keuangan di Provinsi Riau semakin kuat dan merata. Namun demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan ke depan.
“Ke depan, penguatan akses keuangan tidak hanya soal angka, tetapi juga kualitas layanan, pemerataan di seluruh wilayah, serta keberlanjutan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
TPAKD Provinsi Riau diharapkan terus menjadi motor penggerak inklusi keuangan daerah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.***
