Taktiknews.com, Dumai – Wali Kota Dumai Paisal dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Dumai terkait pernyataannya yang mengandung ancaman pembakaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dumai saat aksi unjuk rasa buruh pelabuhan beberapa waktu lalu.
Laporan tersebut diterima Polres Dumai pada Minggu (14/6/2026) dan saat ini proses penanganannya mendapat pendampingan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasyim Risahondua, membenarkan adanya laporan tersebut dan menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan penyidik Polres Dumai.
“Sudah dilaporkan ke Polres Dumai dan kami melakukan koordinasi serta asistensi terhadap penanganannya,” ujar Hasyim, Senin (15/6/2026).
Menurut Hasyim, laporan diajukan oleh kelompok masyarakat yang terdiri dari buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Dumai.
Dari pantauan Taktiknews.com, penyidik masih melakukan pendalaman untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam pernyataan yang dipersoalkan pelapor.
“Laporannya terkait ucapan yang bagi pelapor kurang berkenan. Apakah masuk pencemaran nama baik atau unsur lain, masih kami dalami,” katanya.
Hasyim menambahkan hingga saat ini Paisal belum dimintai keterangan karena laporan baru diterima. Polisi terlebih dahulu akan mengumpulkan informasi dan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait.
Kasus ini bermula saat Aliansi Buruh Kota Dumai menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KSOP Dumai pada 2 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, ratusan buruh melakukan blokade akses pelabuhan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan baru KSOP yang dinilai diterbitkan secara sepihak.
Saat menemui massa aksi bersama sejumlah anggota DPRD Dumai, Paisal menyampaikan dukungannya terhadap tuntutan para buruh. Ia menilai KSOP tidak menghormati kesepakatan yang telah dibangun bersama pemerintah daerah.
Kekecewaan Paisal semakin memuncak setelah Kepala KSOP Dumai tidak hadir menemui massa karena disebut sedang berada di Jakarta. Ia juga mengaku tidak memperoleh respons atas komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya.
“Saya hubungi tidak dibalas. Saya sangat kecewa. Kalau ada surat keluar lagi hari ini, mohon maaf kita akan bakar KSOP ini,” ujarnya dalam aksi tersebut.
Pernyataan itu kemudian menjadi sorotan publik dan beredar luas di media sosial. Tak lama setelah itu, Paisal menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang beredar di masyarakat.
Kepada Taktiknews.com, Senin (15/6/2026), Paisal menjelaskan ucapan tersebut merupakan bentuk luapan kekecewaan terhadap situasi yang berkembang dan bukan ajakan untuk melakukan tindakan anarkis.
Dalam klarifikasinya, Paisal menyebut polemik yang terjadi dipicu oleh surat KSOP tertanggal 31 Desember 2025 yang menurutnya diterbitkan tanpa melibatkan Pemerintah Kota Dumai, unsur TNI, Polri maupun pihak terkait lainnya.
Ia juga menyoroti surat tersebut tidak ditembuskan kepada Pemerintah Kota Dumai sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kami mengajak warga Dumai jangan mudah terprovokasi,” imbau Paisal.
Sebagai solusi, Pemerintah Kota Dumai mengusulkan dua opsi penyelesaian kepada KSOP. Pertama, menarik kembali surat yang menjadi polemik dan menyelesaikannya di tingkat kementerian. Kedua, menyelesaikan persoalan tersebut secara internal hingga tuntas.
“Kalau opsi kedua tidak selesai, maka kembali ke opsi pertama yaitu akan menyelesaikan di tingkat kementerian,” jelasnya.
Paisal juga mengimbau masyarakat, khususnya koperasi dan pekerja di wilayah Medang Kampai serta Sungai Sembilan, agar menahan diri dan tidak mudah terpengaruh informasi yang berpotensi memicu konflik.***
