Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau pentingnya peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai motor penggerak penguatan ekonomi daerah sekaligus instrumen strategis dalam menurunkan angka kemiskinan.
Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, menyampaikan TPAKD diharapkan mampu menghadirkan akses layanan keuangan yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat, khususnya melalui inovasi dan terobosan program yang menyentuh kebutuhan riil daerah.
Hal tersebut disampaikan Helmi saat menghadiri kegiatan Capacity Building TPAKD se-Provinsi Riau Tahun 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Jumat (23/1/2026).
Dalam arahannya, Helmi menekankan bahwa kemudahan akses keuangan menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“TPAKD dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan akses keuangan, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.
Helmi meminta seluruh TPAKD kabupaten dan kota di Riau segera menyusun program kerja tahun 2026 dengan mengacu pada Road Map TPAKD 2026–2030. Ia menegaskan, setiap program harus dirancang secara jelas, terukur, realistis, serta selaras dengan kebutuhan daerah dan agenda nasional.
“Program TPAKD harus mampu menjawab tantangan lokal, namun tetap sejalan dengan upaya penguatan ekonomi dan inklusi keuangan nasional,” tambahnya.
Menurut Helmi, keselarasan perencanaan tersebut penting agar program yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pada tahun 2029, angka kemiskinan dapat ditekan hingga di bawah 4 persen, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Riau mengusung strategi pembangunan menuju daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan.
Helmi mengakui bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Namun, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, OJK, seluruh anggota TPAKD, serta industri jasa keuangan, ia optimistis target tersebut dapat diwujudkan.
“Dengan sinergi yang solid, saya yakin TPAKD mampu menghadirkan program yang lebih terarah dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia berharap pada 2026 ini, program TPAKD di tingkat kabupaten dan kota dapat berjalan seirama dengan TPAKD Provinsi Riau, mendorong perluasan akses keuangan, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi lokal di masing-masing daerah.***
